Pemerintah Pantau Komponen Pajak dan Avtur, Ingin Tekan Harga Tiket Pesawat
Bisnis.com Jenis Media: Ekonomi
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana menurunkan harga tiket pesawat domestik dalam waktu dekat, dengan berfokus pada komponen pembentuk harga tiket, termasuk harga avtur dan suku cadang.
Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo Manuhutu menyampaikan saat ini satgas penurunan harga tiket pesawat mengidentifikasi adanya sejumlah elemen yang berkontribusi pada tingginya harga tiket.
"Kita sekarang sedang menyisir satu per satu komponen yang membuat harga tiket tinggi, salah satunya adalah double tax, pertama pajak tiket, kemudian pajak bahan bakar," kata Odo dalam konferensi pers DIATF 2024, dikutip dari laman youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (25/9/2024).
Odo mengatakan langkah ini diharapkan dapat menurunkan harga tiket pesawat domestik beberapa persen, sehingga menjadi lebih kompetitif dengan negara-negara tetangga. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan harga tiket pesawat di Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional.
"Kami tidak hanya melihat kondisi di Indonesia, tetapi juga seberapa kompetitif harga tiket dibandingkan dengan negara lain di kawasan," tambahnya.
Jika rencana ini berjalan sesuai harapan, masyarakat Indonesia dapat menikmati tarif penerbangan yang lebih terjangkau dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.
Menhub Budi Karya menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.
Dia juga menjelaskan bahwa rencana penurunan harga tiket pesawat ini tak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Dia mengaku telah mengusulkan 4 syarat yang perlu mendapat penyelesaian dari hulu hingga hilir ke Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Prosesnya harus dilakukan, ada 4 yang saya sampaikan dalam usulan pada saat menteri rapat dengan Pak Menko Marves,” kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Sentimen: positif (79.9%)