Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus melakukan pembenahan desentralisasi fiskal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

“Kami akan terus memperbaiki kinerja desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadi suatu keniscayaan. Tidak ada ego sektoral, kami terus memperkuat satu sama lain baik dari sisi politik, fiskal, dan kinerja,” ucap Sri Mulyani dalam seminar internasional “Desentralisasi Fiskal 2024” di Jakarta, Selasa (24/9/2024) dikutip Investor Daily.

Menkeu mendorong agar pemerintah daerah (pemda) meningkatkan kemampuan pajak daerah (local taxing power) tanpa harus menghambat pelaku usaha. Salah satu indikator pemberian insentif kepada pemerintah daerah adalah kelangsungan iklim investasi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat mendorong agar pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan peningkatan PAD, maka ketahanan fiskal juga akan naik. Jika terjadi goncangan di pusat, pemda tetap akan jalan.

“Kepada pemerintah daerah, jangan berpikir, seperti birokrat biasa, tetapi berpikir, seperti entrepreneur, wirausahawan. Bagaimana supaya dia bisa mencari peluang di daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” terang Tito.

Tito mengatakan mayoritas anggaran belanja pemerintah daerah berasal dari pemerintah pusat melalui transfer ke daerah. Jika pencairan anggaran tidak merata setiap kuartal, maka belanja daerah tidak efisien.

“Kuncinya, yaitu diefisiensikan, untuk belanja terkait rapat-rapat dikurangi. Rekrutmen pegawai termasuk honorer juga dikurangi. Ganti digitalisasi, dorong masyarakat jangan jadi pegawai negeri saja, tetapi menjadi wirausahawan. Selain itu, buat ekosistem agar sektor privat hidup, kalau swasta hidup, PAD meningkat,” kata dia.