Telegram mengubah beberapa kebijakan privasinya terkait konten dan pengguna yang melanggar aturan. Kini Telegram akan membagikan data pengguna ke pemerintah jika menerima permintaan resmi.

Menurut laman privasi terbarunya, Telegram mengatakan data pengguna hanya akan diserahkan setelah menerima perintah resmi dari otoritas terkait yang mengonfirmasi salah satu penggunanya terlibat dalam aktivitas kriminal yang melanggar Terms of Service platform-nya.

Setelah itu mereka akan menganalisis surat perintah tersebut, dan mungkin akan menyerahkan data pengguna seperti nomor telepon dan alamat IP kepada otoritas yang relevan.

Perubahan ini diumumkan tidak lama setelah pendiri dan CEO Telegram Pavel Durov ditahan oleh penegak hukum Prancis karena dianggap mengizinkan aktivitas ilegal terjadi di platform-nya. Saat ini Durov sudah dibebaskan tapi dilarang meninggalkan Prancis.

Dalam postingan di channel Telegram, Durov mengatakan perubahan ini dilakukan untuk mencegah kriminal menyalahgunakan fitur pencarian di platform perpesanan tersebut.

Fitur pencarian Telegram memungkinkan pengguna mencari channel publik dan bot, namun Durov mengatakan sebagian pengguna memanfaatkan fitur ini untuk menjual barang ilegal.

"Kami sudah menjelaskan bahwa alamat IP dan nomor telepon milik mereka yang melanggar aturan dapat diserahkan kepada otoritas terkait sebagai tanggapan atas permintaan hukum yang sah," tulis Durov, seperti dikutip dari The Verge, Selasa (24/9/2024).

"Kami tidak akan membiarkan orang tak bertanggung jawab membahayakan integritas platform kami untuk hampir satu miliar pengguna," sambungnya.

Telegram ke depannya akan mengumumkan apakah mereka memberikan data pengguna ke otoritas dalam laporan transparansi per kuartal.

Selain mengubah kebijakan privasi, Durov mengatakan moderator Telegram kini memanfaatkan AI untuk mengidentifikasi dan menghapus konten bermasalah dari fitur pencarian.

Belum lama ini, Telegram mengubah fitur 'People Nearby' agar hanya menampilkan bisnis sah, dan bukan bot atau penipu. Mereka juga menangguhkan fitur upload media ke layanan blogging anonim Telegraph.