Yoory Corneles Akui Diminta Kumpulkan Uang Rp 30 Juta-Rp 40 Juta dari Tahanan KPK Penulis JAKARTA, KOMPAS.com -  Mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan, mengakui dirinya diminta mengumpulkan sejumlah uang dari para tahanan lain ketika ditahan di Rutan C1 Kuningan atau Gedung lama KPK . Demikian dikatakan Yoory saat menjadi saksi untuk kasus pungli di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/9/2024).   Adapun sidang dilaksanakan secara hibrida dan Yoory hadir secara virtual dari Lapas Sukamiskin. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Maryono dan hakim anggota Sri Hartati serta Sigit Herman Binaji. Dikutip dari Kompas.id,  Yoory mengatakan, dirinya diminta untuk mengumpulkan Rp 30 juta-Rp 40 juta per bulan. Uang tersebut dikumpulkan bersama delapan tahanan lainnya yang berada di Blok A Rutan C1. Yoory mengaku sebagai koordinator untuk mengumpulkan iuran dari tahanan di Rutan KPK tersebut. Dia mengatakan, terdapat tahanan yang tidak mampu untuk membayar iuran tersebut. Akibatnya, tahanan tersebut menerima perlakuan khusus, seperti dimasukkan ke ruang isolasi selama dua minggu. ”Terus keuntungan Bapak apa, dong, menjadi koordinator ini, Pak?” kata jaksa dikutip dari Kompas.id ”Enggak ada, Pak. Susah malah. Niat saya membantu teman-teman agar keselamatan di rutan,” jawab Yoory. Dalam kasus ini, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang eks petugas Rumah Tahanan (Rutan) melakukan pungutan liar (pungli) kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.   Mereka yang menjadi terdakwa adalah eks Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK 2018 Deden Rochendi, dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta dan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK pada 2018-2022 Hengki. Kemudian, eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah A. “Para terdakwa selaku petugas rutan KPK telah menyalahgunakan kekuasaanya atau kewenangannya terkait dengan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan selama berada di dalam tahanan ,” kata Jaksa KPK Syahrul Anwar dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024). Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak. Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta. Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan. Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta dari hasil pemerasan tersebut.   Sedangkan para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3 juta-Rp 10 juta per bulan. Sementara itu, mereka yang berstatus petugas rutan mendapat Rp 500.000 hingga Rp 1 juta setiap bulannya. Tahanan KPK yang tidak ikut menyetor uang akan dibuat tidak nyaman oleh para petugas. Di antaranya, kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak. Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko, dan Rahmat Effendi. “Untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 6.387.150.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan para terdakwa,” kata jaksa. Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK didakwa dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.