Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menanggapi dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Kementerian Keuangan.

Hadi menjelaskan, berdasarkan hasil analisis awal oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sebagian data NPWP yang bocor tidak sesuai dengan data aslinya.

Lebih lanjut, Hadi mengungkapkan, data NPWP yang bocor diduga berasal dari beberapa kota dan saat ini masih dalam proses validasi.

"Diduga data-data ini diperoleh dari beberapa kota/kabupaten, sehingga ada beberapa yang tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK maupun NPWP," kata Hadi dalam rapat kerja dengan Komisi I  DPR, Senin (23/9/2024).

Hadi menambahkan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah terkait masalah kebocoran data ini, termasuk melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi terkait peningkatan keamanan data.

Sebelumnya diberitakan, hacker yang mengeklaim dirinya sebagai Bjorka menjual sebanyak 6 juta data NPWP dalam situs web Breach Forum seharga US$ 10.000. Data yang dijual tersebut termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri.