"Orang Dekat" Gus Yahya dan Gus Ipul Dicoret dari Bakal Anggota DPR, Imbas Konflik PKB-PBNU? Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengganti lima calon anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ). Alasannya, kelima kader itu tak memenuhi syarat pelantikan karena sudah dipecat oleh partainya. Dari lima nama itu, dua di antaranya adalah Achmad Ghufron Sirodj atau Lora Gopong dan Irsyad Yusuf atau Gus Irsyad. Lora dan Gus Irsyad diketahui merupakan orang dekat pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ). Lora adalah sekretaris pribadi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Sementara, Gus Irsyad adalah adik kandung Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. “Karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena diberhentikan dari anggota partai,” demikian bunyi keterangan dalam surat keputusan KPU RI, Minggu (22/9/2024). Sebelum keputusan itu diumumkan KPU, Lora dan Gus Irsyad sudah menempuh jalur hukum atas pemecatan dan penggantian namanya sebagai caleg terpilih DPR RI. Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu ditujukan untuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. “Gugatan Achmad Ghufron Sirodj terdaftar dengan Nomor Perkara: 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pus. Sedangkan gugatan M. Irsyad Yusuf terdaftar dengan Nomor Perkara: 567/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pus,” ujar kuasa hukum keduanya, Taufik Hidayat, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (20/9/2024). Sementara, gugatan itu sendiri telah diajukan pada Selasa (17/9/2024). Diketahui hubungan antara PKB dan PBNU merengkang setidaknya dalam dua bulan terakhir. Sejumlah elite PBNU, termasuk Gus Yahya secara terang-terangan menyatakan ingin mengambil alih PKB dari kepemimpinan Muhaimin. Sementara, Yahya mengklaim, Muhaimin ingin menjegal adik kandungnya sekaligus Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dengan menginisiasi pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024. PBNU kemudian membentuk sebuah tim untuk mengevaluasi PKB dengan alibi bahwa PBNU merupakan organisasi massa yang menciptakan PKB. Tak hanya itu, ada pula gerakan untuk membentuk muktamar tandingan yang dibentuk oleh mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy. Kelompok ini mengklaim mendukung PBNU dan tak puas dengan hasil Muktamar PKB di Bali yang berlangsung 24-25 Agustus 2024 kemarin. Meski begitu, muktamar tandingan tak segera terwujud. Sementara, kepemimpinan PKB periode 2024-2029 hasil Muktamar Bali telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). “Clear, semua sudah tutup buku. Kita sudah turun SK (surat keputusan) dari Kemenkumham dan kita sudah ada pengurus harian milenial,” tutur Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Rabu (18/9/2024). Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak dari PKB yang memberikan pernyataan terkait pemberhentian dua calon anggota DPR RI periode berikutnya itu. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.