Jakarta -

Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Budi Joyo Santoso membeberkan berbagai faktor yang menyebabkan tingginya harga tiket pesawat di Indonesia. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi mahalnya harga avtur, distribusi avtur yang masih tertutup atau dimonopoli, komponen pajak, dan perilaku pelaku usaha.

Mahalnya harga tiket pesawat domestik menjadi sorotan publik hingga menjadi perhatian Pemerintah belakangan ini, tidak terkecuali KPPU. Berbagai upaya telah dilakukan KPPU untuk menurunkan harga tiket pesawat tersebut.

Dalam faktor pembentuk harga avtur, KPPU telah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengevaluasi adanya konstanta yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

"KPPU menilai dalam konstanta sebesar Rp3.581/liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh (paling mahal) bagi pengangkutan dan penyimpanan," ujar Budi, dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/9/2024).

Hal ini disampaikan Budi Joyo dalam diskusi yang dilakukannya dengan Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto dan beberapa pakar seperti Piter Abdullah, Taufikurrahman, dan Sunarsip, di Jakarta, Jumat (20/9).

Terkait distribusi, ada Peraturan BPH MIGAS Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara mengarah pada monopoli oleh Pertamina, dan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina.

Dengan avtur sebagai pembentuk sekitar 40% dari harga tiket, maka membuka pasar avtur akan dapat menurunkan harga bahan bakar tersebut. Komponen pembentuk harga yang besar lainnya adalah biaya pemeliharaan pesawat yang mencapai sekitar 15% dari harga tiket.

"Komponen pesawat saat ini masih didatangkan dari luar negeri, sehingga dikenakan bea masuk. Menurunkan biaya komponen juga merupakan solusi yang harus ditempuh," kata Budi.

Untuk itu KPPU akan berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk melihat kembali berbagai kebijakan yang mendasari pembentukan harga.

Mahalnya harga tiket juga dapat disebabkan oleh perilaku pelaku usaha. Karenanya, dalam Putusan KPPU terkait kartel tiket yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung (MA), para maskapai Terlapor diwajibkan untuk melaporkan setiap perubahan kebijakannya yang berkaitan dengan persaingan kepada KPPU.

"Ini ditujukan agar mencegah adanya perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh para maskapai," pungkasnya.

(ncm/ncm)