Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar bertemu Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki hari ini. Pertemuan tersebut membahas terkait kemudahan izin edar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri.

Teten mengatakan ada banyak hal yang dibahas dengan Kepala BPOM yang baru tersebut. Pertama, strategi melindungi market dalam negeri dari serbuan-serbuan produk luar sehingga standarisasi dalam negeri itu bisa menjadi satu kebijakan untuk melindungi UMKM.

"Nah kedua juga kita berkepentingan, ada kemudahan-kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan izin edar. Karena kita menginginkan bahwa UMKM ini kan juga perlu tumbuh berkembang. Nah bagaimana produk-produk mereka juga pasarnya semakin luas, bukan hanya di lokal, nasional, bahkan ke luar. Kita akan mempererat kerja sama dengan BPOM untuk percepatan penanganan kebutuhan UMKM untuk mendapatkan izin edar," kata Teten saat ditemui usai pertemuan tersebut di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2024).

Dia menegaskan pembahasan selanjutnya teknis kemudahan izin edar bagi UMKM. Selain itu, kedua pihak tersebut juga mengenai kandungan gula, garam di produk-produk olahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024.

Dia menegaskan izin edar untuk UMKM itu sangat penting. Hal ini sebagai salah satu upaya agar usaha naik kelas. Apalagi saat ini bisnis UMKM banyak kuliner produk herbal, bahkan banyak kosmetik. Namun, untuk mempercepat hal tersebut, Teten bilang masih ada beberapa kendala, termasuk pembiayaan mencapai Rp 1,7 juta.

"Tapi juga memang ada masalah-masalah soal literasi. Jadi kita harus dampingi, termasuk juga ada masalah biaya itu perlu Rp 1,7 juta untuk mengurus ini. Bagi UMKM kan ini besar. Kita lagi cari-cari solusi sampai teknis," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan saat ini baru sekitar 6.000 UMKM di sektor pangan dan olahan. Sementara, di sektor kosmetik, obat tradisional, suplemen, baru ada 1.700. Padahal jumlah pelaku UMKM dalam negeri banyak sehingga potensi untuk mendapatkan izin edar bisa lebih banyak lagi.

"Dan tentunya ini kita masih punya potensi yang besar, bisa puluhan ribu sebetulnya. Jadi kita ingin memaksimalkan. Untuk memaksimalkan itu, maka kita ingin bekerjasama dengan kementerian untuk memaksimalkan," ujarnya.

Taruna menjelaskan salah satu kendalanya yakni unit pelaksana teknis BPOM masih minim, yakni sekitar 76 unit yang tersebar Indonesia. Padahal jumlah kota di Indonesia hampir enam ratus.

Selain itu, kendala lainnya di biaya. Taruna menyebut melalui kerja sama kedua pihak ini nantinya akan ada bantuan dari segi pendampingan hingga insentif bagi pelaku UMKM.

"Jangan sampai ada UMKM yang sebetulnya tidak membutuhkan intensif itu terus kita berikan. Jadi, kita berikan pada yang sasaran dan oleh karena itu peran dari pendampingan itu penting," imbuhnya.