Mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe dinilai sebagai sinyal negatif kepada investor yang ingin berinvestasi di IKN, Kalimantan Timur.

Dalam agenda Diskusi Publik Hari Lahir Pancasila: Ekonomi Sudah Adil untuk Semua? secara daring, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didin S. Damanhuri, mengaku terkejut dengan kabar kemunduran Kepala dan Wakil Kepala OIKN. Menurut Didin, kabar ini dapat memperburuk sentimen negatif dari investor asing dan investor nasional terhadap pembangunan IKN.

"Jadi sentimen negatif dari investor asing maupun nasional cukup tinggi sebelum ini. Maka dengan mundurnya keduanya, maka (sentimen negatif) akan semakin tinggi lagi, artinya kalau sampai sekarang belum ada proposal serius dari investor ke IKN maka akan semakin sepi lagi (investor yang mau menaruh investasi)," kata Didin, Selasa (4/6/2024).

Didin kemudian menjelaskan, bahwa kemunduran kedua pejabat tersebut berpotensi membuat pemerintahan mendatang menambah jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap proyek IKN. Padahal, sebagaimana janji presiden terpilih Prabowo Subianto pemerintahan mendatang hanya akan mengalokasikan Rp 16 triliun per tahun buat IKN.

Ditambah dengan isu gaji Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita tidak dibayar selama 11 bulan, Didin menilai bahwa berbagai keterangan yang ada membuat publik bertanya-tanya mengenai kelanjutan IKN.

"Ini pertanyaan, apakah (IKN) bisa akan jadi mangkrak? Saya gatau nih, karena pak Jokowi kan luar biasa obsesinya supaya IKN jalan," tuturnya.

Menanggapi pernyataan Didin, Ekonom Senior INDEF, Fadhil Hasan, menilai bahwa pemerintahan mendatang mengevaluasi total proyek IKN. Sebab, kabar kemunduran kedua pejabat teras OIKN tersebut cukup menghebohkan publik.

Di sisi lain, Fadhil mengatakan pada prinsipnya INDEF sejak awal tidak melihat bahwa pemindahan ibu kota baru menjadi solusi untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Pembangunan IKN justru menciptakan ketimpangan baru antara IKN dengan wilayah di sekitarnya. Menurutnya, evaluasi total diperlukan untuk merasionalisasikan agar pembangunan IKN memang sesuai dengan kemampuan anggaran negara.

"Nah saya kira yang penting adalah harus ada evaluasi total tentang IKN ini," ucapnya.

"Saya kira ini saatnya pemerintahan berikutnya, Pak Prabowo, mengevaluasi total pembangunan IKN ini," sambungnya.

Sementara Ekonom Senior INDEF Faisal Basri, melontarkan dugaan yang lebih tajam. Dia justru menduga Prabowo tidak akan melanjutkan pembangunan IKN.

"Saya punya insting Prabowo tidak akan melanjutkan ibu kota. Mudah-mudahan. Insyallah Prabowo ingin menjaga kewarasannya," pungkasnya.