Arsjad Rasjid Digulingkan dari Ketum Kadin, Pengamat: Sudah Tak Satu Napas dengan Kekuasaan Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Arsjad Rasjid kini tidak lagi sejalan dengan kekuasaan saat ini. Itulah yang membuat Arsjad digulingkan dari kursi Ketum Kadin melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan digantikan oleh Anindya Bakrie, anak dari tokoh senior Golkar, Aburizal Bakrie. Adapun Arsjad merupakan Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Posisinya tersebut berseberangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih, Prabowo Subianto. "Ya saya kira memang belakangan ini persoalan Kadin itu dikait-kaitkan dengan persoalan politik ya, terutama soal siapa yang punya kedekatan dan akses secara politik terhadap kekuasaan hari ini, maka dia-lah yang kemungkinan akan memenangi bangku kekuasaan," ujar Adi saat dihubungi Kompas.com , Senin (16/9/2024). "Arsyad memang dulu bagian dari pemerintah ya. Tapi karena posisinya di Pilpres 2024 ini, sepertinya kalah pilpres, tidak lagi satu napas dengan kekuasaan hari ini," sambungnya. Menurut Adi, keputusan politik Arsjad dalam Pilpres 2024 membuatnya rentan tergoyang dari kursi Ketum Kadin melalui Munaslub. Terlebih, Ketum Kadin yang baru, Anindya Bakrie, dianggap lebih dekat dengan kekuasaan dan pemenang Pilpres 2024. "Itu artinya, organisasi terkuat secara ekonomi sekalipun di negara ini masih ada kaitannya dengan urusan kekuasaan. Bahkan unsur-unsur politik dan unsur kekuasaan dinilai sangat kentara dalam konteks ini," jelas Adi. Adi juga menekankan pentingnya organisasi ekonomi, politik, sosial, dan agama bersikap independen dari unsur politik agar tidak mudah terguncang oleh perubahan kekuasaan. "Yang membuat publik berspekulasi dikaitkan dengan politik ya karena memang Arsjad itu tak lagi bagian dari kekuasaan hari ini dan secara politik di Pilpres 2024 ini kalah," katanya. Meski lengser dari Ketum Kadin, Adi menegaskan bahwa Arsjad tidak dipecat dari organisasi. "Ya tentu dengan penunjukan Ketua Kadin yang baru ini ya posisi Arsjad tidak legitimate lagi. Karena mayoritas daerah, Kadin daerah sepakat dan setuju dengan Ketua Kadin yang baru. Di satu sisi Arsjad tidak dipecat, tapi Kadin ini menunjuk ketua yang baru," imbuh dia. Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid menanggapi pernyataan yang menyebutkan, keputusan dirinya menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD melanggar ketentuan, sehingga menjadi alasan ia dilengserkan. Arsjad mengatakan, kala dirinya menjadi ketua tim pemenangan, dirinya sudah mengambil cuti dan berkoordinasi dengan para wakil ketua umum serta ketua umum daerah Kadin Indonesia . "Saya memutuskan menjadi salah satu ketua dalam tim pemenangan yang lalu. Itu pun saya ajak bicara teman-teman," kata dia dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Minggu (15/9/2024). Lebih lanjut Arsjad bilang, tanpa mengambil cuti, keputusan untuk menjadi ketua tim pemenangan sebenarnya disebut tidak melanggar Aturan Dasar atau Aturan Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. "Pada waktu itu, waktu saya mau cuti teman-teman sudah mengatakan kepada saya tidak perlu itu. Karena betul sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak perlu saya melakukan cuti atau berhalangan hadir," tuturnya. "Namun saya putuskan, saya bilang sama teman-teman, teman-teman kita harus memperlihatkan good governance ," sambungnya. Adapun Kadin Indonesia menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2024). Munaslub itu diklaim dihadiri perwakilan 21 pengurus Kadin Provinsi dan 25 anggota luar biasa (ALB) Kadin Indonesia. Pada Munaslub tersebut, Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia menggantikan Arsjad Rasjid. Pimpinan Munaslub Kadin Indonesia Nurdin Halid mengatakan, penunjukan Anindya sebagai Ketum Kadin Indonesia itu telah memenuhi kuorum. Nurdin membeberkan, sejumlah pelanggaran yang dilakukan Arsjad sehingga eks Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu dilengserkan. Pertama, Nurdin menyinggung Pasal 14 dalam anggaran dasar Kadin Indonesia yang dilanggar Arsjad. Ia mengatakan, Kadin bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik. "Organisasi Kadin adalah organisasi independen,” kata Nurdin. Kedua, Nurdin mengatakan bahwa Arsjad sebagai Ketum Kadin harusnya mendengar aspirasi dari bawah untuk menjaga independensi Kadin. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.