Lumajang (beritajatim.com) – Dihapusnya tunjangan guru non-NIP di Lumajang memantik reaksi mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Para aktivis ini menggelar aksi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jumat (5/7/2024) siang.

Lebih dari 30 mahasiswa menuntut kebijakan Pemkab Lumajang menghentikan tunjangan bagi guru non-NIP sejak 1 Juli 2024.

Sebagai latar belakang, tunjangan bagi guru non-NIP sebelumnya sebesar Rp500 ribu per bulan, kemudian turun menjadi Rp250 ribu per bulan, dan akhirnya diberhentikan pada Juli 2024 berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kami di sini membawa tuntutan tentang penghapusan tunjangan guru non-NIP. Tapi kami di sini diperlakukan seperti hewan, kami minta Sekda turun ke sini,” ungkap Shohibuddin, koordinator aksi.

Dalam aksi tersebut, massa menyanyikan lagu-lagu perjuangan mahasiswa dan membakar keranda buatan yang bertuliskan ‘Sekda’. Itu sebagai simbol protes terhadap kebijakan pemerintah yang mereka nilai telah mati.

“Kami tidak akan membacakan tuntutan sampai kami bertemu dengan Pj Bupati dan Sekda,” tegas Sollaeman, salah satu orator.

Ketegangan antara aparat kepolisian dan mahasiswa semakin meningkat hingga menyebabkan kerusakan pada gerbang masuk kantor Pemkab Lumajang.

Aksi perusakan ini terjadi setelah massa mengetahui bahwa PJ Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang sedang berada di luar kota, sehingga aparat kepolisian bertindak tegas.

“Tolong aturan itu diindahkan, juga wajib diikuti,” tegas Kapolres Lumajang AKBP Mohammad Zainur Rofik, saat berdialog dengan mahasiswa.

Meskipun dialog antara mahasiswa dan perwakilan pemerintah alot, mahasiswa tetap mendesak untuk bertemu langsung dengan pejabat pemerintah.

Mahasiswa tidak menggubris perwakilan pemerintah yang diwakili oleh Akhmat Taufik Hidayat, Asisten Administrasi Pemkab Lumajang. Sehingga pihak kepolisian terpaksa menggunakan mobil water canon untuk membubarkan aksi tersebut. [vid/suf]