Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam waktu kurang lebih sebulan, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir dan berganti ke era kepemimpinan Prabowo Subianto.

Jejeran menteri di Kabinet Indonesia Maju juga akan segera mengakhiri masa jabatan. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengungkap ada tiga pencapaian selama masa tugasnya sejak dilantik pada 17 Juli 2023, menggantikan Johnny G Plate.

"Satu yang pertama, tugasnya kan nyelesaiin BTS, sekitar 5900-an atau ampir 6000 BTS yang mangkrak kemarin kan kita sudah selesaikan di akhir tahun lalu," kata Budi Arie saat ditanya wartawan di acara Temu Bisnis Aksi Afirmasi P3DN Tahap VIII Tahun 2024, Selasa (17/9/2024).

Sebagai informasi, proyek pengadaan BTS sempat mangkrak tahun 2023 lalu karena tersandung kasus korupsi yang melibatkan mantan Menkominfo Johnny G Plate dan mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Achmad Latief.

Jokowi memerintahkan Budi Arie untuk membereskan proyek pengadaan BTS 4G di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Alhasil, proyek tersebut kembali dilanjutkan dan sudah hampir rampung, kecuali di wilayah kahar.

"Kedua soal judi online. Kemajuan menata judi online luar biasa signifikan hampir 50%. Tentu kita belum puas untuk memberantas judi online tapi kita terus tingkatkan," Budi Arie menuturkan.

Sejak pertama kali menjabat Menkominfo, Budi Arie telah mengambil beberapa langkah drastis dalam memerang judi online. Mulai dari memblokir konten terkait judi online, meminta pemblokiran rekening dan akun e-wallet terkait judi online, memblokir akses dari/ke Kamboja dan Davos (Filipina), hingga memblokir VPN gratis di Indonesia.

Pemerintah juga membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online yang melibatkan berbagai lembaga negara, termasuk Kominfo, OJK, BI, dan 11 asosiasi terkait lainnya.

"Ketiga bagaimana memperkuat dan membangun ekosistem digital, soal data center, soal ekosistem digital dsb. Ini bagian bagaimana ekosistem ini bergerak. Karena digitalisasi itu kunci, transparansi dsb. Dengan digitalisasi mengurangi potensi kerugian negara," Budi Arie menjelaskan.

Maraknya kebutuhan data center karena booming AI membuat pemerintah mengambil peluang. Jangan sampai raksasa teknologi terus-menerus berinvestasi di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, padahal Indonesia memiliki populasi terbesar.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Budi Arie menuturkan pemerintah terus berupaya menghadirkan terobosan kebijakan afirmatif yang dapat menumbuhkan iklim investasi, meningkatkan persaingan usaha, dan menjawab kebutuhan publik melalui inovasi industri pusat data.

Ia mengatakan pemerintah akan memperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Lingkup Publik.