Bisnis.com, JAKARTA - Mendekati satu bulan jelang pelatikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024, kabar terkait susunan menteri kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kian santer. 

Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang mengusung pasangan tersebut, terus meracik nama-nama calon dari masing-masing partai politik dan profesional untuk duduk di kabinet Prabowo-Gibran. 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto masih terus memantau perkembangan dinamika politik sebelum merampungkan komposisi kabinet lima tahun ke depan.

Dasco mengakui bahwa sejumlah ketua umum partai politik sudah mengusulkan ke Prabowo nama kader-kader terbaiknya agar diterima menjadi menteri. Kendati demikian, Prabowo belum mengambil keputusan final. Bahkan, sambungnya, komposisi kabinet Prabowo nantinya masih dinamis hingga pelantikan pada 20 Oktober 2024.

"Ya, paling cepat H-7 [sebelum pelantikan, susunan kabinet rampung]. Bisa juga lebih lambat lagi tergantung dinamika pada saat itu," jelas Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/9/2024).

Selain itu, dia mengatakan Prabowo belum sempat mengumpulkan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Kendati demikian, Dasco meyakini Prabowo akan memberitahukan kepada para ketua umum partai politik di KIM soal komposisi kabinet ketika sudah rampung. Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan, kabinet pemerintahan Prabowo nantinya belum tentu diisi oleh mayoritas menteri profesional alias Zaken Kabinet.

"Ini susah ngomong karena lagi disimulasiin. Nanti gua bilang banyak profesional, ternyata nanti enggak," ujar Dasco.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Perbesar

Informasi soal Prabowo bakal membentuk kabinet zaken atau zaken kabinet disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Muzaki menyampaikan kabinet Zaken di era Prabowo-Gibran nantinya diisi oleh pihak-pihak ahli yang relevan dengan posisi menteri yang akan dipimpinnya.  

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet, di mana yang duduk [di kursi menteri] adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujarnya di kompleks Senayan, Senin (9/9/202).

Menurut Muzani, pihaknya atau Gerindra belum tentu akan menjadi partai paling gemuk yang mengantongi kursi menteri paling banyak. "Lagi dihitung, saya kira tidak juga [paling banyak kursi menteri dari Gerindra]," tambahnya.

Di samping itu, Muzani juga menyatakan saat ini partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah ada yang mengusulkan sejumlah nama. Hanya saja, kata dia, hal tersebut masih dalam pembahasan oleh Prabowo-Gibran bersama sejumlah pihak terkait.

Meski belum bisa memastikan apakah Prabowo bakal membentuk kabinet zaken, Sufmi Dasco mengatakan meyakini akan banyak profesional yang mengisi jabatan pembantu Prabowo di kabinet selama 2024-2029.

Di samping itu, Dasco mengklaim menteri yang berasal dari partai politik akan tetap diperhatikan keahliannya agar sesuai dengan kementerian yang dipimpin.

"[Prabowo] Sedang di-profiling, di simulasikan ya [calon-calon menteri," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa sebagian besar kabinetnya diambil dari menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini diungkapkan oleh Prabowo dalam pidatonya di Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024).

"Pak, maaf pak. Karena bapak milih orang-orang hebat, maka sebagian dari mereka, kabinet saya nanti ini," terang Prabowo.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming RakaPerbesar

Dasco mengatakan KIM masih mengitung dan melakukan simulasi soal penambahan jumlah menteri kabinet setelah DPR RI melakukan revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Melalui revisi tersebut, aturan terkait batas maksimal jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang sebanyak 34 rencananya akan dihapus. 

Menurutnya, penambahan jumlah kementerian nantinya dilakukan untuk optimalisasi tugas-tugas demi memenuhi janji kampanye atau AstaCita yang digaungkan Prabowo-Gibran. 

"Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44 [kementerian], ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kami juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 [jelang pelantikan Presiden]," ungkapnya. 

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila ada perubahan jumlah kementerian/lembaga dalam kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mengakui bahwa pemerintah masih menyusun pagu anggaran kementerian/lembaga dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 sesuai susunan kabinet yang ada sekarang.

Dia tidak menampik pemerintah selanjutnya berpotensi ubah susunan kabinet, terutama usai DPR akan mengesahkan revisi UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara. Salah satu poin revisi dalam beleid tersebut yaitu penghapusan batasan jumlah kementerian/lembaga yang sebelumnya maksimal 34. Oleh sebab itu, Wahyu mengungkapkan Kemenkeu sudah menyiapkan anggaran dana cadangan yang bisa dialokasikan apabila terdapat kementerian/lembaga baru.

"Intinya untuk antisipasi dinamika kelembagaan agar tetap mampu menjaga operasional pemerintahan dalam mendukung layanan publik pada masa transisi pemerintahan, maka dalam APBN dialokasikan dana cadangan pada belanja lain-lain," jelas Wahyu kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Adapun, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menyampaikan pemerintahan mendatang harus memastikan pembentukan dan operasionalisasi lembaga-lembaga baru dilakukan dengan perencanaan yang matang. Selain itu transparansi dan komunikasi yang baik harus dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan dunia usaha.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira menyampaikan pemerintahan mendatang harus memastikan pembentukan dan operasionalisasi lembaga-lembaga baru dilakukan dengan perencanaan yang matang. Selain itu transparansi dan komunikasi yang baik harus dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan dunia usaha.

“Pelaku usaha berharap adanya konsultasi yang lebih intensif dengan dunia usaha untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang kondusif,” katanya kepada Bisnis, dikutip Selasa (10/9/2024).