Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak pernah menutup pintu untuk melakukan pertemuan dengan perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Jokowi mengatakan berkenan untuk bertemu dengan berbagai pihak, tetapi untuk persoalan di KADIN yang tengah hangat. Harapannya, agar masalah tersebut diselesaikan secara internal.

Hal ini disampaikannya usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center dan Kantor FIBA Indonesia di Menara Danareksa Jakarta, Selasa (17/9/2024).

“Siapapun bertemu dengan saya, Saya terbuka enggak ada masalah. Tapi sekali lagi selesaikan masalah kadin ini Di internal kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, itu saja,” ujarnya kepada wartawan.

Dia pun mengaku bahwa sejauh ini belum ada surat yang masuk terkait permintaan pertemuan dengan dirinya.

“Belum ada yang sampai di meja saya,” pungkas Jokowi.

Sebelumnya Istana Kepresidenan menyebut Ketua KADIN Arsjad Rasjid telah menyampaikan surat yang ditujukan untuk Presiden Ke-7 RI itu.

Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa surat diterima pada kemarin, Minggu (15/9/2024) oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

“Kami telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid. Surat tersebut, posisinya masih di Kemensetneg, belum disampaikan ke Bapak Presiden,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (16/9/2024)

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa pihaknya akan segera memproses surat tersebut dalam waktu dekat.

Menurut catatan Bisnis, Arsjad Rasjid telah menyurati Presiden Joko Widodo terkait polemik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai ketua umum.

Anindya Bakrie adalah mantan kompetitor Arsjad dalam Munas Kadin di Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 lalu. Dia saat ini telah ditetapkan sebagai Ketua Umum mendepak Arsjad melalui Munaslub yang berlangsung di Jakarta, Sabtu kemarin.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad Rasjid dalam keterangan resminya, Minggu (15/9/2024).

Arsjad menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD/ART yang sudah ditetapkan,” tegas dia.