Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid telah menyurati Presiden Joko Widodo terkait kisruh yang terjadi akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 yang digelar di St Regis, Jakarta Selatan pada Sabtu (14/9/2024).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membenarkan kiriman surat tersebut. Ari menyebut, Arsjad telah menyerahkan surat ke Presiden Jokowi melalui Kementerian Sekretariat Negara.

"Hari Minggu, 15 September 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid. Surat tersebut, posisinya masih di Kemensetneg, belum disampaikan ke Bapak Presiden," kata Ari melalui pesan singkat kepada awak media, Senin (16/9/2024).

Ari mengatakan, Istana tengah memproses surat tersebut untuk disampaikan kepada presiden.

"Surat akan segera diproses lebih lanjut," lanjut dia.

Sementara itu, Arsjad Rasjid dalam pernyataan resminya, mengaku telah bersurat ke Jokowi untuk memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tanda tangani,” kata Arsjad.

Ia keberatan dengan kisruh di Kadin Indonesia yang tiba-tiba menggelar munaslub dan mengangkat ketua umum baru, Anindya Novyan Bakrie.

Menurutnya, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” tegas dia.

Merespons penolakan tersebut, di sisi lain, Anindya Bakrie juga mengaku akan bersurat ke Jokowi. Ia bahkan berencana melakukan audiensi kepada presiden dan wakil presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk berbicara posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah.

"Pertama-tama tentu kami ingin melaporkan ini semua kepada pemerintah, baik pemerintah Jokowi dan nanti tentunya sesuai dengan izin dan arahan Pak Jokowi," ujarnya kepada awak media dilansir dari Disway.