Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan mengklaim tidak ada keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri atau Kadin. 

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Jokowi sangat menghormati lembaga tersebut sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal dan AD/ART. 

Seperti diketahui, sejumlah pihak di internal Kadin menyelenggarakan Munaslub untuk mengganti posisi Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum, Sabtu (14/9/2024). Kemudian, hasil Munaslub memutuskan untuk mengangkat Wakil Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie sebagai pengganti Arsjad. 

"Tidak ada 'cawe-cawe' dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (16/9/2024). 

Adapun Istana mengaku belum menerima Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham) terkait dengan pengangkatan Anindya. Hal itu kendati kubu Anindya, Minggu (15/9/2024), sudah menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas. 

Ari mengatakan keterlibatan pemerintah pertama kali dalam proses internal Kadin itu baru berangkat dari Kemenkumham.

"Sampai saat ini Kemensetneg belum menerima surat dari Menkumham terkait Kadin. Lagian hari ini masih hari libur," papar Ari. 

Sebelumnya, sejumlah pihak mengaitkan prahara internal Kadin itu dengan dugaan cawe–cawe Presiden Jokowi untuk melengserkan Arsjad. Padahal, pada saat pemilihan Arsjad sebagai Ketua Umum melalui Munas Kadin 2021 lalu, Direktur Utama PT Indika Energy Tbk. itu kerap dianggap sebagai representasi dari Jokowi. 

Adapun Anindya Bakrie, yang juga menjadi saingan Arsjad pada 2021 lalu, menolak tudingan telah melakukan kudeta melalui Munaslub 14 September 2024.

Putra Aburizal Bakrie itu mengatakan bahwa Munaslub Kadin tersebut dilaksanakan atas inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi. 

“Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART dan kemarin sudah berjalan,” kata Anindya usai acara Sarasehan bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas di Menara Kadin pada Minggu (15/9/2024).

Anindya menegakan bahwa Munaslub yang dilakukan tersebut sesuai dengan AD/ART dan dirinya mendapat amanah menjadi Ketua Umum Kadin 2024–2029. 

“Tidak ada dua Kadin dari dulu dan sekarang dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengaku akan mengambil tindakan hukum atas penyelenggaraan Munaslub 2024 yang menghasilkan Ketum Kadin Indonesia yang baru yaitu Anindya Bakrie. Arsjad menuturkan Munaslub 2024 tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku. 

Pihaknya menyebut agenda tersebut tidak sah dan ilegal. "Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).