Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memasuki masa akhir jabatan, jelang masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang akan berakhir pada Oktober 2024. Ekonom pun menanti sosok ideal bendahara negara untuk pemerintahan era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet berharap, menteri keuangan selanjutnya merupakan figur pemimpin yang tidak hanya mempunyai pengalaman profesional secara birokrasi, tetapi juga secara teknis.

Pasalnya, menurut dia, Kementerian Keuangan merupakan instansi yang menangani permasalahan negara yang bersifat teknis, mengenai ekonomi dan keuangan dalam negeri, sehingga butuh pemimpin yang memiliki kemampuan teknis dalam mengarahkan berbagai kebijakan.

"Jadi semakin panjang pengalaman calon pemimpin, terutama kementerian teknis itu akan semakin baik. Terutama dalam proses pengambilan keputusan, baik dari sisi implementasi kebijakannya maupun dari sisi teknisnya," jelas Yusuf, saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (16/9/2024).

Selain itu, dia menilai, menteri keuangan di masa pemerintahan mendatang harus familier dengan evidence-based policy atau segala yang berlandaskan bukti dan riset yang kuat.

"Maka, ketika menjalankan pemerintahan ataupun sebuah program, punya asumsi ataupun basis yang tidak mengada-ada, artinya betul ada backup yang kuat dari sebuah kebijakan," ungkapnya.

Secara umum, Yusuf berharap, menteri keuangan tentunya harus memiliki track record yang bersih secara hukum. Kemudian, menganut prinsip good governance dari latar belakang memimpin institusi sebelumnya.

Hal senada juga disampaikan oleh ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Dia berujar, Indonesia membutuhkan sosok menteri keuangan yang kuat dan kompeten di bidang profesional.

"Kemudian tidak yang yes man, artinya berani menolak jika memang prioritas kebijakan itu tidak berpihak pada rakyat dan membahayakan beban fiskal APBN," katanya.

Esther menilai, hal paling krusial bagi menteri keuangan, yakni harus mempunyai kemampuan mengatur anggaran dengan mengalokasikannya untuk hal-hal yang prioritas, bukan untuk hal-hal yang sifatnya untuk program konsumtif dan cenderung populis.

"Karena kita sudah lebih dari 20 tahun belum masuk ke negara maju. Indonesia masih rentan masuk di dalam kategori middle income trap," pungkasnya.