Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Bambang Soesatyo menyinggung soal konsolidasi pengusaha dengan pemerintah pascaterpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 14 September 2024 kemarin.  

Bambang mengatakan bahwa harus ada konsolidasi yang membuat pemerintah dan pengusaha semakin solid dan merekatkan apa yang telah retak. Terutama pada pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

“Setidak-tidaknya kalau mengingat pemerintahan yang akan datang hari ini dan yang akan datang dan Kadin sebagai satu-satunya organisasi pengusaha Indonesia ini baik, mesra, maka pemerintah tidak perlu pusing-pusing untuk mencari sources,” kata Bambang dalam acara Sarasehan Kadin bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas di Menara Kadin pada Minggu (15/9/2024). 

Terutama, lanjut Bambang, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%, mewujudkan target perumahan 3 juta rumah bagi rakyat, serta memperbaiki gizi rakyat yang menjadi program unggulan pemerintahan baru. Tidak hanya itu, dia juga berharap Kadin dapat berembuk dengan pemerintah baru untuk meringankan pajak yang hari ini semakin memberatkan. Dia berharap ruang wajib pajak ini dapat diperluas dan seharusnya lebar target daripada wajib pajak.  

“Tugas kita nanti harus memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana memperluas wajib pajak ini. Jangan sampai kalau istilah orang dulu itu sapi belum keluar susu sudah dipotong. Nah, intinya target-target ini lah mengantar kami lakukan Munaslub agar hubungan antara pengusaha dan pemerintah ini kembali baik dengan pemerintah,” ungkapnya. 

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menilai bahwa terpilihnya Anindya Bakrie dalam Munaslub kemarin tidak sah dan ilegal. Ini menyiratkan adanya dualisme pada tubuh Kadin Indonesia. 

Arsjad menyebut, Munaslub 2024 ilegal lantaran tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.  Dia pun  akan mengambil tindakan hukum atas penyelenggaraan Munaslub 2024 yang menghasilkan ketua baru Kadin Indonesia yaitu Anindya Bakrie.

"Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024). 

Dewan Pengurus Kadin saat ini sedang melakukan investigasi dan pengkajian atas pelanggaran AD/ART. Arsjad meyakini dari hasil penyelidikan ini akan terungkap bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang diselenggarakan kelompok-kelompok tertentu. Tak hanya itu, dia juga tak segan melakukan tindakan disipliner atas pihak-pihak yang menyelenggarakan Munaslub 2024 tersebut untuk memastikan Kadin tetap solid dan menjadi rumah bersama bagi pelaku usaha. 

"Kami memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai UU 1/1987 dan Keppres No 18/2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional," tuturnya.