Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Pokja Hilirisasi Minerba Kadin Indonesia Arya Rizqi Darsono merespons isu bertambahnya jumlah menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Isu ini muncul setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) membocorkan kabinet Prabowo akan terdiri 44 menteri, bertambah dari 34 menteri era Jokowi.

Arya menegaskan peningkatan jumlah menteri ini tidak menjadi masalah, selama penambahan tersebut efektif dan efisien dalam mendukung program pemerintah.

"Sudah sesuai dengan (revisi) Undang-Undang Kementerian Negara. Jadi, sepanjang memang itu dibutuhkan oleh kabinet Bapak Prabowo dan Mas Gibran, saya pikir tidak ada masalah," ujarnya kepada Beritasatu.com di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Arya juga menambahkan pemilihan menteri adalah prerogatif presiden dan sudah diatur dalam undang-undang."Setelah dilantik, presiden terpilih akan memilih menterinya dan itu adalah kewenangan presiden," ucapnya.

Terkait wacana pembentukan kabinet zaken atau kabinet extra-parlementer, yang tidak didasarkan pada jumlah kursi di parlemen dan diisi oleh tenaga profesional non-partai, Arya menegaskan hal ini juga bukan masalah.

"Bicara tentang zaken kabinet, para menterinya nanti dari kalangan profesional. Bukan berarti dari partai tidak ada yang profesional. Jadi, mari kita serahkan kepada presiden terpilih karena beliau yang paham apa yang terbaik untuk bangsa dan negara," tutupnya.