Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan akan meluncurkan bahan bakar minyak atau BBM rendah sulfur di Indonesia. Lantas, kapan BBM itu tersedia secara umum?

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, Pertalite dan Pertamax kandungan sulfurnya masih berada di atas 400 ppm. Padahal, standar sulfur global hanya berkisar 50 ppm.

Kaimuddin menjelaskan, bahan bakar rendah sulfur tersebut berasal dari kandungan yang sama dengan Pertalite dan Pertamax. Hanya saja, proses produksinya dilakukan berbeda dan membuat kandungan sulfurnya rendah.

Hingga saat ini, pemerintah belum menentukan nama untuk BBM rendah sulfur tersebut. Pihaknya bisa saja mengubah atau mempertahankan namanya. Dia juga belum bisa mengungkap kapan bahan bakar itu tersedia di pom bensin.

"BBM-nya itu yang disediakan adalah BBM yang rendah sulfur atau comply dengan Euro IV. Unfortunately, BBM yang disediakan Pertamina saat ini belum bisa penuhi sulfur 50 ppm. Maka kita merasa penting dan urgent untuk pemerintah mendukung Pertamina menyediakan BBM berkualitas," ujar Kaimuddin di kantor Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis malam (13/9).

Kaimuddin menjelaskan, meski terdapat kenaikan biaya produksi untuk BBM rendah sulfur, namun tak ada kenaikan harga. Kata dia, pemerintah akan menanggungnya melalui anggaran negara atau APBN.

"Kita tidak ada rencana menaikkan harga BBM subsidi, yang ada kita perbaiki kualitasnya, tadi sudah disebut, ongkosnya naik dong? Siapa yang bayar, pemerintah lewat APBN," ungkapnya.

Lebih jauh, dia menegaskan, kilang-kilang Pertamina terus disiapkan untuk memproduksi BBM rendah sulfur tersebut. Menurutnya, produksi akan dilakukan bertahap dan dimulai dari kilang yang sudah siap.

"Jadi gini, kilang Pertamina ada 6 plus impor, jadi dari kilang itu bisa keluar dua jenis BBM, jadi dua kali enam ada 12 timeline. Misal satu sampai enam produksi solar, tujuh sampai 12 bensin. Nanti ditanya 1 sampai 12 siapnya kapan?" tuturnya.

Namun, di sisi lain ada kesadaran bahwa subsidi dan kompensasi saat ini belum tepat sasaran. Itulah mengapa, penyaluran BBM bersubsidi dengan kandungan rendah sulfur tersebut akan dibarengi dengan penerapan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

"BBM subsidi hari ini disinyalir belum tepat sasaran, makanya kita usulkan penyaluran BBM tepat sasaran yang saat ini sudah dimulai dari solar," terangnya.

"Caranya bagaimana? Misalnya ada kendaraan yang tidak lagi bisa mengisi BBM subsidi. Kita siapkan mekanismenya. Kalau menerapkan skenario yang beredar di media, yang terdampak hanya 7 persen dari total kendaraan," kata dia menambahkan.