Jakarta -

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkap temuan mengejutkan soal penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite yang salah sasaran. Bahkan, 80 persen penggunanya merupakan kaum sejahtera!

Pada presentasinya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menjelaskan, 80 persen BBM Pertalite dinikmati kelompok masyarakat di desil 5 hingga 10 yang masuk kategori sejahtera. Sementara kebutuhannya mencapai 19 juta KL selama setahun.

Penyaluran BBM subsidi lain seperti Solar juga salah sasaran, bahkan angkanya lebih parah. Kabarnya, 95 persen bahan bakar tersebut dinikmati kelompok mampu dengan konsumsi 15 juta KL per tahun.

"BBM subsidi hari ini disinyalir belum tepat sasaran, makanya kita usulkan supaya penyaluran BBM tepat sasaran yang saat ini sudah dimulai dari solar," ujar Rachmat Kaimuddin saat diskusi bersama jurnalis di Gedung Menko Marves, Jakarta Pusat Kamis malam (12/9).

Ilustrasi Pertalite Foto: Pertamina

Besaran dana yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM selalu berubah-ubah setiap tahun. Namun, rata-rata mereka mengeluarkan Rp 119 triliun untuk menjalankan program tersebut. Sementara subsidi terbesar yang pernah dikeluarkan terjadi pada 2022, yakni Rp 292 triliun!

Itulah mengapa, pemerintah ingin berhenti memberikan subsidi BBM kepada masyarakat sejahtera. Mereka melalui Kemenko Marves dan Pertamina akan melakukan pembatasan kepada sejumlah kelompok kendaraan.

"Pertanyaannya kalau ditanggung negara terus, angka APBN naik, dan tidak tepat sasarannya lebih tinggi. Alangkah baiknya kalau kita tanggung di APBN, dan dibuat lebih tepat sasaran," tegasnya.

Diskusi BBM rendah sulfur. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Kabarnya, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Nantinya, mobil dengan mesin 1.400cc atau lebih tak boleh membeli Pertalite. Sementara mobil diesel dengan mesin 2.000cc bakal diharamkan isi solar.

"Anggaplah skenario yang beredar di media itu benar, maka dampaknya tidak sampai 10 persen terhadap kendaraan (di Indonesia)," kata dia.

(sfn/dry)