Pelaksanaan PON Aceh-Sumut Semrawut Berujung Permintaan Maaf Menpora Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pemuda dan Olahraga ( Menpora ) Dito Ariotedjo minta maaf buntut sederet masalah dalam Pekan Olahraga Nasional ( PON ) XXI 2024 di Aceh-Sumatera Utara (Sumut). Kompetisi olahraga multicabang  yang digelar 8-20 September 2024 tersebut dinilai belum memadai. Deretan masalah yang muncul ke publik mulai dari segi infrastruktur, akomodasi, dan pelayanan kepada atlet dan ofisial. "Ini memang saya harus mohon maaf mungkin ini ada koordinasi yang sangat besar dan agak delay waktunya," ucap Dito di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024). Dito juga mengeklaim, venue olahraga yang tersebar di Aceh dan Sumut sudah hampir rampung 100 persen. Meski begitu, ia mengakui bahwa akses menuju venue-venue tersebut memang banyak yang belum rampung. "Tapi memang yang beredar di masyarakat ini kami melihat banyak sekali ada beberapa yang aksesnya yang belum selesai," ucap Dito. Salah satu venue dan aksesnya yang bermasalah adalah GOR Voli Indoor Sumut Sport Center. Berdasarkan pantauan Kompas.com, akses menuju venue juga bisa disebut belum rampung. Akibat jalan yang belum jadi, kawasan sekitar GOR dikelilingi genangan air dan lumpur, serpihan triplek, serta potongan kayu yang berserakan. Para pemain voli, pelatih, hingga ofisial tim yang berlatih juga tampak tidak nyaman saat bermain lantaran adanya debu-debu di arena. Dito juga mengungkap permasalahan venue cabang olahraga voli yang berlumpur itu akibat adanya hujan yang melanda daerah setempat. Menurutnya, venue olahraga Voli tersebut sudah siap pakai, namun akibat hujan sehingga akses jalannya menjadi berlumpur. Meski sebetulnya penyelenggaraan PON menjadi tanggung jawab daerah, namun kejadian ini langsung dikoordinasikannya kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. "Memang sarana pendukungnya yang mungkin agak keteteran dan jalannya mungkin setelah hujan jadi berlumpur. Saya memohon ke Pak Basuki PUPR langsung akhirnya kami take over dan pusat langsung masuk membenarkan jalannya alhamdulillah sekarang sudah rapi," jelas dia. Kendala dalam hal pelayanan dan makanan juga harus dialami para atlet yang mengikuti ajang olahraga nasional tersebut. Menurut Koordinator Wilayah Aceh Sekretariat Kontingen Kalteng Mikhael Agusta, atlet yang sering mengalami keterlambatan konsumsi berasal dari cabang olahraga (cabor) panahan dan panjat tebing. Mikhael mencontohkan, kontingennya yang berada di Banda Aceh baru menerima makan malam pada Sabtu (7/9/2024) pukul 22.30 WIB. Tak sampai di situ, sarapan untuk Kontingen Kalteng baru diterima pada Minggu (8/9/2204) pukul 09.50 WIB. Terlambatnya konsumsi untuk atlet ini pun membuat persiapan kontingen Kalteng menjadi terganggu. “Kami menyampaikan nota protes atas pelayanan yang diberikan kepada kontingen Kalimantan Tengah, khususnya cabor panahan dan panjat tebing,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Selasa. Selain itu, PON 2024 juga diwarnai terlambatnya bus yang membawa atlet dan ofisial menuju venue, kamar mandi kotor, juga minimnya air bersih. Kurang baiknya pelayanan juga diakui Menpora. Malahan, Dito juga mengungkap konsumsi untuk para atlet memang sangat tidak layak. "Saat kami ke sana memang saya cek langsung makanannya sangat tidak layak dan tidak sesuai dan di situ kami cek bahwa itu memang tanggung jawab pemerintah daerah," ucap dia. Pelaksanaan PON ini, kata Dito, merupakan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karenanya, menurut dia, kendala ini juga perlahan diselesaikan oleh pemerintah daerah Aceh bersama panitia. "Nah, dari sini saya menyampaikan ke publik waktu itu. Biar tidak ramai karena lumayan masyarakat jadi resah akan berita ini," katanya lagi. Terkait kendala-kendala dalam PON, Dito memastikan semua laporan dan keluhan akan ditindaklanjuti. Politikus Partai Golkar itu juga meminta semua pihak memantau dan melaporkan jika menemukan masalah. "Saya sampaikan jika memang ada laporan atau keluhan baik itu dari masyarakat, pendukung, atlet dan official silakan enggak apa-apa laporkan langsung bisa ke saya ataupun melalui media massa di mana pun kami akan tindaklanjuti," tutur dia. Bukan hanya minta maaf, Dito juga melakukan koordinasi soal dugaan penyelewengan dana PON ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dito berharap agar polisi dan kejaksaan dapat melakukan pendampingan setelah koordinasi itu dilakukan. “Akan proses resmi ke Kejaksaan dan Bareskrim terkait dugaan atau potensi penyelewengan penyelenggaraan PON XXI 2024 di daerah Sumut dan Aceh,” kata Menpora, saat dihubungi wartawan, Rabu (11/9/2024). Sebab, kedua instansi ini menjadi satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON XXI 2024 dalam Keppres Nomor 24 tahun 2024. Menurut polisi, laporan dugaan penyelewengan dana PON XXI yang dikoordinasikan Dito sedang didalami Bareskrim Polri. "Terkait laporan, kita akan lakukan penelaahan dan klarifikasi terlebih dulu," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Pol Arief Adiharsa kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (11/9/2024). Bareskrim bersama Polda Aceh dan Polda Sumatra Utara juga akan mendampingi pengelolaan dana PON XXI tahun 2024 untuk mencegah potensi penyelewengan dana dan memastikan transparansi pengelolaan anggaran acara tersebut. Pendampingan ini juga dinilai merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa penyelenggaraan PON XXI di Aceh-Sumut bebas dari praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara serta mencoreng pelaksanaan ajang olahraga nasional tersebut. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.