Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi mengatakan, rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah matang. Rencana pembatasan itu disebut untuk melindungi kelas menengah.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marvest Rachmat Kaimuddin mengatakan, rencana itu dapat memperlebar ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan BBM, serta menyediakan bus listrik untuk mengatasi polusi udara perkotaan.

"Rencana kebijakannya sudah matang. BBM kita harus dibersihkan dari sulfur yang tinggi tetapi itu butuh biaya. Sementara BBM bersubsidi tidak boleh naik harganya. Maka dari itu, langkah paling tepat adalah memperbaiki penyaluran BBM bersubsidi," jelas Rachmat dikutip dari Antara, Jumat (13/9/2024).

Pemerintah merencanakan BBM bersubsidi akan dibatasi bagi kendaraan roda empat dengan volume ruang silinder (cc) besar. Bagi motor dan mobil dengan cc kecil masih dapat menggunakan biosolar dan pertalite yang merupakan produk BBM bersubsidi.

"Hanya sedikit yang akan terdampak dari kebijakan ini, di bawah 7% kendaraan. Ini kita lakukan untuk melindungi lebih dari 93% kendaraan," kata dia.

Rachmat menegaskan, harga BBM bersubsidi tidak akan naik dan pasokan akan tetap terjaga bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menampik anggapan rencana kebijakan ini akan menekan kelas menengah, karena pembatasan kemungkinan akan dilakukan berdasarkan tipe mesin mobil.

"Rencana kebijakan ini sudah dirancang sedemikian rupa justru untuk melindungi kelas menengah. Kelas menengah akan terlindungi karena masih dapat mengakses BBM bersubsidi yang kualitasnya diperbaiki dan rendah polusi," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta Daud Joseph menyampaikan, rencana badan usaha daerah tersebut untuk secara bertahap melakukan pengadaan bus listrik.

"Akhir tahun ini PT Transjakarta akan menambah unit 500 bus baru, yang terdiri atas bus besar, bus medium dan microtrans atau kecil. Semuanya akan berupa bus listrik. Harapannya, dengan lebih banyak orang beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum yang nol emisi, kita bisa sama-sama atasi masalah pencemaran udara," ujar Daud.

Pada 2022, PT Transjakarta untuk pertama kali mengoperasikan bus listrik dan menemukan bahwa biaya pengoperasian bus listrik dibandingkan dengan bus berbasis solar kurang lebih sama.

Ia mengatakan, pengalaman mengoperasikan 100 bus listrik pertama telah mengajarkan PT Transjakarta bahwa biaya produksi dan pemeliharaan bus listrik menjadi semakin efisien dan semakin terjangkau.

Rachmat melanjutkan, ekspansi dan elektrifikasi kendaraan umum merupakan kunci penanganan polusi udara terutama di Jakarta.

"Transjakarta sangat besar dan penting bagi kita semua. Perannya sangat sentral dalam mengendalikan polusi udara di Jakarta," ujar Rachmat.