Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menegaskan, harga BBM subsidi di Indonesia tak akan mengalami kenaikan. Pemerintah yang bekerja sama dengan Pertamina hanya akan memperbaiki kualitasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, kandungan sulfur Pertalite sebagai bahan bakar subsidi masih 500 ppm. Sementara standar yang dianjurkan hanya 50 ppm.

Itulah mengapa, mereka ingin memperbaiki kualitasnya dengan menurunkan kandungan sulfur tersebut. Sementara meski biaya produksi naik, namun pemerintah tak akan mengerek harga jualnya.

"Harga nggak naik, kualitasnya yang kita perbaiki. Ini tidak seperti 2022 yang kita naikkan harga BBM subsidi. Ini bener-bener kita mau ada perbaikan kualitas tapi tidak ada beban APBN," ujar Kaimuddin saat ditemui di gedung Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis malam (12/9).

Kaimuddin menjelaskan, BBM subsidi tinggi sulfur nantinya akan dihilangkan secara bertahap. Keberadaannya akan diganti dengan BBM subsidi rendah sulfur yang memiliki harga sama, namun kualitas jauh lebih baik.

Dia menambahkan, kilang-kilang Pertamina terus disiapkan untuk memproduksi BBM rendah sulfur tersebut. Menurutnya, produksi akan dilakukan bertahap dan dimulai dari kilang yang sudah siap.

"Jadi gini, kilang Pertamina ada 6 plus impor, jadi dari kilang itu bisa keluar dua jenis BBM, jadi dua kali enam ada 12 timeline. Misal satu sampai enam produksi solar, tujuh sampai 12 bensin. Nanti ditanya 1 sampai 12 siapnya kapan?" tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Kaimuddin juga mengatakan, emisi kendaraan masih menjadi penyumbang polusi terbesar di Indonesia. Bahkan, pada musim kemarau, emisi tersebut menyumbang 57 persen dari seluruh polusi udara di Tanah Air. Nominal tersebut lebih besar dibandingkan pembakaran batu bara dan open burning.

"Ada yang bilang polusi banyak berasal PLTU dan lain-lain, tapi faktanya kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang terbesar," kata dia.