Jakarta, CNBC Indonesia - Ancaman "perang" baru bisa terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Ini bukan terkait perang sungguhan melainkan perang dibidang ekonomi, di mana akuisisi perusahaan baja Jepang Nippon Steel ke perusahaan AS, US Steel, coba dijegal oleh pemerintahan Presiden Joe Biden.

Federasi Bisnis Jepang, kelompok bisnis terbesar di negara itu, bahkan menulis surat resmi ke Menteri Keuangan AS Janet Yellen, yang juga mejabat sebagai Ketua Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS), yang sedang meninjau transaksi tersebut. Ia didesak untuk tidak terpengaruh tekanan politik di Paman Sam saat meninjau rencana akuisisi tersebut.

"Ada upaya terus-menerus baru-baru ini untuk mempolitisasi pekerjaan komite dari seluruh spektrum politik, yang memungkinkan politik untuk melemahkan mandat hukum yang jelas dan sempit tentang keamanan nasional," katanya dikutip dari AFP.

"Kami khawatir tekanan politik ini mungkin secara tidak semestinya memengaruhi hasil tinjauan CFIUS yang membahayakan ekonomi dan pekerja AS," tambahnya memberi peringatan dalam surat tertanggal Rabu dan dirilis Kamis (12/9/2024) itu.

"Iklim investasi Amerika akan sangat ternoda jika campur tangan politik seperti itu terjadi," muatnya lagi.

US Steel sendiri kini mengalami masalah keuangan dan kemungkinan bisa melakukan penutupan kantor pusat dan pabrik di Pennsylvania jika kesepaktan diblokir. Merujuk data BBC, dengan pengambilalihan senilai US$14,9 miliar yang disetujui oleh perusahaan pada bulan Desember, ini bisa menjadikan perusahaan sebagai yang terbesar di dunia mengalahkan baja China.

Namun Biden memberikan peringatan sejak pekan lalu, menyebut kesepakatan akuisisi bisa menimbulkan resiko keamanan nasional dengan merugikan industri baja Amerika. Partai-partai besar di AS yang kini berlaga di pemilu presiden (pilpres)- Republik dan Demokrat- berikut calon presidennya (capres) Donald Trump dan Kamala Harris, juga menentang rencana bisnis ini.

"AS adalah penerima investasi asing langsung terbesar di dunia ... Perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di luar negeri mempekerjakan 7,9 juta pekerja AS," tambah surat Federasi Bisnis Jepang itu, yang juga dikirim mengatasnamakan Dewan Bisnis Internasional AS, Aliansi Bisnis Global yang berpusat di Washington.

"Perusahaan-perusahaan Amerika yang ingin melakukan investasi di luar negeri mungkin menghadapi tindakan timbal balik sebagai akibat dari politisasi proses peninjauan AS," katanya memberi peringatan.

Mengutip peneliti tamu di Peterson Institute for International Economics dan mantan pengacara perdagangan yang telah bekerja dengan berbagai perusahaan, termasuk US Steel, Alan Wolff, intervensi politik memang biasa terjadi di dalam industri baja. Lebih dari 20 tahun yang lalu misalnya, perlindungan untuk baja AS juga dilakukan Presiden George W Bush, yang dikenal sebagai seorang "pedagang bebas".

Trump kala berkuasa sebelum Biden, juga mendeklarasikan "perang dagang" dengan mematok tarif tinggi ke asing untuk melindungi para pembuat baja AS. Biden, kata dia, memang mengubah aturan perlindungan tersebut tetapi masih mempertahankan beberapa "penjagaan".

Ini pun ujar Wolff membuat ketegangan kerang terjadi dengan para sekutu. Namun belum diketahui sikap Jepang dengan pemberitaan ini.

"Posisi ekonomi baja AS ... mungkin telah menyusut, tetapi masih memainkan peran besar dalam jiwa nasional kami (AS)," tambah Wolff.

"Itu memiliki peran besar dalam pandangan kami tentang ke mana manufaktur 'telah pergi' dan ancaman terhadap pekerjaan manufaktur. Itu adalah bagian besar dari pemerintahan Biden dan itu adalah bagian besar dari pemilihan (pilpres AS)," jelasnya.

Hingga 2020, CIFUS sebenarnya secara resmi hanya memblokir lima investasi asing di negeri itu. Rata-rata melibatkan China, musuh ekonomi AS, bukan Jepang yang sekutu Paman Sam.

(sef/sef)