Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR menyetujui pagu alokasi anggaran program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun anggaran 2025 sebesar Rp7,73 triliun. Mayoritas dari dana digunakan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi. 

Pimpinan Rapat Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan bahwa program pengelolaan dan diseminasi informasi tematik makan bergizi adalah sebesar Rp10 miliar, sebagaimana yang diusulkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Program lain yang masuk ke dalam pagu alokasi anggaran tahun 2025 Kemenkominfo antara lain program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebesar Rp3,5 triliun dan program pemanfaatan TIK sebesar  Rp1,34 triliun.

Ada pula program pengelolaan spektrum frekuensi, standar perangkat dan layanan publik sebesar Rp490,69 miliar. Program komunikasi publik sebesar Rp2,3 triliun, serta program dukungan manajemen sebsar Rp2,16 triliun.

Adapun, Abdul menjelaskan bahwa pagu alokasi anggaran tahun 2025 tersebut juga mencakup pagu alokasi anggaran tiga mitra, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers.

Dia pun bertanya kepada peserta rapat sebelum menyetujui anggaran 2025 Kemenkominfo. “Semuanya setuju?” tanya Abdul kepada peserta rapat dan dijawab seruan “Setuju”. Ketukan palu pun disambut dari pimpinan rapat, menandakan alokasi anggaran Kemenkominfo tahun anggaran 2025 telah disetujui.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan usulan tambahan anggaran yangb diminta Kemenkominfo selaras dengan transformasi digital yang menjadi salah satu agenda pada Indonesia Emas 2045.

Budi menuturkan bahwa Kemenkominfo berupaya melaksanakan penajaman program-program kerja terkait transformasi digital dengan fokus utama kepada penguatan transformasi digital dengan mengedepankan prinsip inklusif, memberdayakan, terpercaya dan berdaulat.

Sejumlah cara itu ditempuh melalui penguatan infrastruktur dan SDM digital, penguatan ekosistem digital, penciptaan ruang digital yang sehat dan produktif, serta penguatan komunikasi publik.

“Agar program kerja tersebut dapat berjalan di tahun 2025, diperlukan dukungan Komisi I DPR terkait pemenuhan usulan tambahan anggaran Kemenkominfo sebesar Rp13,26 triliun, termasuk kebutuhan rupiah murni pendamping proyek strategis Digitalization on Broadcasting System [DBS] yang ditunda pelaksanaannya pada 2025,” jelas Budi.

Sebab, dia menyatakan bahwa pagu anggaran Kemenkominfo tahun anggaran 2025 turun sebanyak 49,09% jika dibandingkan pagu alokasi anggaran 2024. Di mana, tahun anggaran di 2025 adalah sebesar Rp7,73 triliun yang terdiri dari sumber dana rupiah murni sebesar Rp2,16 triliun.

Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,2 triliun sebagai akibat penurunan izin penggunaan PNBP oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari 43% pada 2022 menjadi 3,3% pada 2025, sehingga tidak dapat membiayai OM dari infrastruktur yang telah dibangun. Serta, BLU sebesar Rp3,58 triliun dan PLN sebesar Rp773,25 miliar.

Adapun terkait alokasi anggaran untuk pengelolaan dan diseminasi informasi tematik makan bergizi merupakan usulan dari Banggar senilai Rp10 miliar.

“Berdasarkan informasi Banggar DPR yang kami terima pada Selasa, 10 September 2024 terdapat penambahan alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar untuk Kemenkominfo, sehingga pagu alokasi anggaran Kemenkominfo menjadi Rp7,73 triliun. Diusulkan penambahan tersebut dialokasikan untuk pengelolaan dan diseminasi informasi tematik makan bergizi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa pagu alokasi anggaran terdapat pergeseran anggaran per program. Namun, tidak mengubah nilai total pagu kementerian per unit kerja eselon 1, yakni dari program penyediaan infrastruktur TIK dan program pemanfaatan TIK ke program dukungan manajemen.

“Kemenkominfo mengusulkan pergeseran anggaran per program namun tidak mengubah nilai total pagu kementerian/per unit kerja eselon 1,” imbuhnya.

Dia merincikan bahwa pada program penyediaan infrastruktur TIK dan program pemanfaatan TIK terdapat realokasi anggaran pada unit kerja Ditjen PPI dengan total sebesar Rp6 miliar ke program dukungan manajemen Ditjen PPI juga untuk dukungan penyelenggaraan Indonesia Pavillion pada kegiatan Mobile World Congress (MWC) di Barcelona pada 2025.