Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI resmi menyetujui lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024—2029. Susunan pimpinan BPK baru tersebut lebih banyak diisi banyak politisi atau kader partai politik daripada profesional, apa bahayanya?

Persetujuan lima anggota BPK tersebut tercapai dalam rapat paripurna ke-6 DPR masa persidangan I tahun sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (10/9/2024).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P menjelaskan pihaknya memilih lima anggota BPK 2024—2029 usai melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test kepada 74 calon sepanjang 2—4 September lalu. Kendati demikian, sambungnya, juga ada enam calon anggota BPK yang mundur.

“Setelah memperhatikan masukan dari masyarakat dan pertimbangan dari DPD RI, maka Komisi XI DPR RI pada tanggal 4 September 2024, mengambil keputusan secara musyawarah mufakat dan menyepakati anggota BPK RI yang terpilih periode 2024-2029," jelas Dolfie dalam rapat paripurna, Selasa (10/9/2024). 

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu pun mengungkapkan pilihan DPR jatuh kepada Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan.

Selanjutnya, Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat menanyakan kepada anggota dewan lawannya apakah nama lima calon anggota BPK 2024—2029 tersebut bisa disetujui. Semua anggota dewan setuju, yang kemudian diikuti ketukan palu oleh Puan.

Lalu, siapa saja mereka?

Akhsanul Khaq merupakan auditor utama keuangan negara I BPK; sementara itu Bobby Rizaldi merupakan anggota DPR dari Partai Golkar. 

Selanjutnya, Budi Prijono adalah Mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) alias eks anak buah Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Kemudian, Daniel Lumban Tobing merupakan anggota BPK 2019—2024 sekaligus mantan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP); dan terakhir Fathan yang merupakan anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Artinya, kursi pimpinan BPK lima tahun ke depan akan lebih banyak diisi oleh kader partai politik daripada profesional dibidang audit keuangan. 

Pakar berpendapat, para investor akan berpikir dua kali menggelontorkan uangnya ke Indonesia usai DPR memilih mayoritas politisi untuk menjadi anggota BPK periode 2024—2029.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, setidaknya ada tiga permasalahan yang akan muncul apabila BPK dikuasai politisi lima tahun ke depan. Pertama, menurunnya kepercayaan publik kepada BPK sebagai institusi.

"Termasuk penurunan kepercayaan investor dan pelaku usaha yang berprinsip adanya good governance [tata kelola pemerintahan yang baik] dalam penyelenggaraan keuangan negara," jelas Bhima kepada Bisnis, Kamis (5/9/2024).

Kedua, sambungnya, akan muncul kekhawatiran pengawasan pengawasan keuangan negara malah dijadikan alat kriminalisasi lawan politik tertentu. Ketiga, menguatnya konflik kepentingan karena risiko pengawas keuangan tidak netral.

"Misalnya politisi yang lekat dengan kepentingan parpol bisa saja melakukan penghentian audit jika ada oknum parpol yang tersangkut masalah proyek negara," ujar Bhima.