Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) berencana menggugat aturan terkait mekanisme kader partai politik untuk menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, MAKI menilik besarnya peluang timbul masalah atas rekam jejak politisi terkait.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan bahwa persyaratan dan metode seleksi anggota BPK saat ini memberikan peluang bagi politisi untuk masuk, sebab tidak ada masa jeda.

"Maka saya akan maju ke MK untuk membuat syarat orang dari partai, minimal mundur lima tahun sebelum mencalonkan jadi anggota BPK. Supaya bersih dari unsur-unsur partai," ujar Boyamin dalam keterangannya, Senin (9/9/2024)

Terbukti, 5 anggota terbaru BPK terpilih pun sangat kental dengan anasir partai politik. Namun, Boyamin sebenarnya tak mempersalahkan hal tersebut.

Boyamin lebih menyoroti anggota BPK yang berpotensi terlibat kasus. Dia mencontohkan Haerul Saleh, anggota BPK yang menjabat sejak 2022 yang sebelumnya merupakan kader Partai Gerindra dan bekas anggota DPR. 

Pasalnya, nama Haerul Saleh sempat disebut dalam persidangan Tipikor dengan terpidana mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam dugaan suap status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) senilai Rp12 miliar di Kementerian Pertanian.

Boyamin pun menyarankan Partai Gerindra untuk menarik kadernya itu dari keanggotaan BPK. Hal ini juga demi menjaga integritas partai.

"Karena pernah disebut di persidangan, lebih baik diganti dengan kader yang lebih bagus dan lebih bersih. Saatnya Gerindra bersih-bersih," tambahnya.

Sekadar info, DPR baru saja menetapkan 5 anggota BPK baru untuk menggenapi 4 anggota lainnya yang masa periode kerjanya belum habis. 

Kelima anggota baru periode 2024-2029 itu masing-masing Akhsanul Khaq, Budi Prijono, Fathan, Bobby Adhityo Rizaldi, dan Daniel Lumban Tobing.

Akhsanul Khaq sebelumnya sebelumnya dikenal sebagai auditor utama keuangan negara I BPK. 

Adapun, Budi Prijono sebelumnya adalah Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sejak 2022 dan Kepala Badan Sarana Pertahanan sejak 2019.

Sementara itu, Fathan dikenal sebagai politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sempat menjabat Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan DPP PKB. 

Bobby Rizaldi adalah politisi Partai Golkar dan pernah menjadi anggota DPR dari daerah Sumatra Selatan II sejak 2009.

Terakhir, Daniel Lumban Tobing dikenal sebagai anggota BPK 2019–2024 sekaligus dan juga mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan.