kalau ada BUMN kalah bersaing, ya sudah sewajarnya kita harus terbuka pola pikirnya. Ya harus entah ditutup, ataupun dimerger atau ditingkatkanJakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan, pihaknya akan melakukan efisiensi secara menyeluruh untuk bisa mencapai target dividen Rp90 triliun pada 2025.

"Kita harus lakukan efisiensi lagi menyeluruh, mungkin banyak pihak pasti nggak suka karena tidak mungkin kenaikan ini hanya tergantung pada peningkatan laba," ujar Erick di Jakarta, Senin.

Erick menyampaikan efisiensi mau tidak mau harus dilakukan Kementerian BUMN, ditambah dengan situasi perekonomian global yang belum stabil, seperti biaya logistik yang terus naik.

Selain itu, Kementerian BUMN juga akan bersaing secara terbuka dengan pihak swasta. Menurut Erick, bila kalah saing atau tidak bisa mendapatkan keuntungan maka mau tidak mau harus dimerger atau ditutup.

"BUMN ini tidak dalam payung monopoli, kita sudah bersaing secara terbuka dan kalau ada BUMN yang kalah bersaing, ya sudah sewajarnya kita juga harus terbuka pola pikirnya. Ya harus entah ditutup, ataupun dimerger atau ditingkatkan," kata Erick.

Baca juga: Erick Thohir: Kontribusi fiskal BUMN hampir tembus Rp2 ribu triliun

Baca juga: Erick Thohir sebut target dividen BUMN 2025 capai Rp90 triliun

Lebih lanjut, Erick mengatakan Kementerian BUMN akan terus meningkatkan good corporate governance dan lebih transparan.

Erick menekankan, yang terpenting saat ini adalah untuk mencapai target Rp90 triliun dan menyelesaikan target-target 2024, sebelum transisi pemerintahan.

"Karena waktu saya masuk pun, saya, Pak Tiko (Wamen Kartika Wirjoatmodjo) cukup blur, gelap, berapa PNM, berapa dividen. Saya akan pastikan terjadi. Ya prinsip kami, kita harus menjaga kesinambungan," kata Erick.

Diketahui, BUMN pada 2025 mendapat target besar untuk meningkatkan jumlah dividen menjadi Rp 90 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp85 triliun, sedangkan pagu anggaran 2025 yang didapat hanya Rp277 miliar.

Sesuai dengan Rapat Kerja pada 7 Juni 2024, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian BUMN sebesar Rp277 miliar dan usulan tambahan sebesar Rp66 miliar.

Namun, sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, Pagu Anggaran Kementerian BUMN ditetapkan Rp277 miliar, atau belum mengakomodir usulan tambahan sesuai permohonan sebelumnya.

Lebih lanjut, Erick pun kembali mengajukan usulan tambahan sebesar Rp66 miliar guna mencapai target yang ditetapkan.

Baca juga: Menteri BUMN berharap masyarakat adaptif dengan perubahan

Baca juga: Erick dorong penguatan hubungan RI dan Korsel melalui kemitraan BUMN

 

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024