Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menanggapi terkait adanya usulan pembentukan Badan Air Nasional. Usulan itu sebelumnya datang dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan pembentukan Badan Air menjadi domain pemerintahan yang baru yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Seluruh format kelembagaannya masih dibahas.

"Saya kira kalau pembentukan Badan Air ini kan nanti akan menjadi domain dari pemerintah berikutnya, saya kira seluruh format kelembagaannya kan masih dibahas," kata Endra dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kamis (23/5/2024).

Endra menjelaskan bahwa permasalahan air di Indonesia saat ini bersifat multidisiplin dan multisektor. Contohnya terkait air minum, sanitasi, pengendalian banjir, bendungan dan irigasi menjadi domain Kementerian PUPR, namun ada juga di Kementerian LHK dan Kementerian Pertanian terkait hulu dan hilirnya.

Jika ada ide membentuk Badan Air untuk mengintegrasikan seluruh aspek yang berkaitan dengan air dalam satu badan, hal itu dinilai Endra bisa dibahas di pemerintahan berikutnya.

"Kita bisa lihat di Indonesia juga ada di beberapa kementerian ya selain Kementerian PU yang berkaitan dengan air. Kalau ada ide membentuk Badan Air yang mengintegrasikan seluruh aspek yang berkaitan dengan air dalam satu badan, saya kira itu bisa dibahas untuk pemerintahan berikutnya," ucapnya.

"Seluruh ide saya kira mungkin tapi tentunya itu kembali kepada bagaimana nanti presiden kita melihat masalah air tetap menjadi top priority dalam political agenda," tambahnya.

Endra menyebut bahwa air bukan hanya masalah teknis, melainkan juga mengandung unsur politik. Jika kebijakan politik berpihak pada air, diharapkan seluruh isu yang muncul terkait air bisa diselesaikan.

"World Water Forum ini sudah jelas bahwa air bukan masalah teknis, yang kemarin disampaikan itu water is politic. Artinya politik itu soal kebijakan. Jadi kalau kebijakannya berpihak kepada air, itu tentunya kita ingin seluruh isu yang muncul berkaitan dengan air bisa secara bertahap kita selesaikan," tuturnya.

Sebelumnya, AHY mengusulkan agar Indonesia memiliki Badan Air. Ia menilai Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara lain yang telah memiliki lembaga serupa seperti Kanada mulai 2023, Arab Saudi, maupun Afrika Selatan pada awal tahun ini.

"Dalam upaya menerapkan tiga prinsip, yaitu kesejahteraan, akses berkeadilan dan keberlanjutan, pemerintah pusat sebaiknya membuat badan dengan kewenangan dan kapasitas untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan semua kebijakan, strategi dan program terkait manajemen air," kata AHY dalam rangkaian WWF, Rabu (22/5).

Menurut AHY, Badan Air Nasional penting didirikan untuk tangkas dan adaptif menangani luasnya isu-isu terkait manajemen air. Tujuannya untuk mengatasi mencegah dan memitigasi terjadinya krisis air.

"Badan ini harus mampu mengatasi problem utama birokrasi, yaitu ego sektoral dan benturan kepentingan antarpemangku kepentingan. Pada saat yang sama, dengan kepemimpinan yang efektif, badan ini harus mampu memperkuat upaya koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral untuk mencapai tujuan, air untuk kesejahteraan bersama," pungkas AHY.