Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik terkini Beritasatu.com, di antaranya diisi dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan berkantor di IKN jelang mengakhiri masa jabatannya. Jokowi akan mengakhiri jabatannya pada 20 Oktober 2024.

Selain itu, berita politik lain adalah soal mundurnya Tri Rismaharini sebagai menteri sosial dan Pramono Anung sebagai sekretaris kabinet. Keduanya mundur karena maju dalam pencalonan di Pilkada 2024.

Berikut 5 isu politik terkini:

1. Jelang Lengser, Presiden Jokowi Berkantor di IKN
Kepala Staf Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono membeberkan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang lengser.

Masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

Menurut Heru, Jokowi berencana menghabiskan masa jabatannya dengan berkantor di IKN.

“Rencana beliau berkantor itu sampai tanggal 19 (Oktober). Kemungkinan dari tanggal 10 (September) hingga 19 (Oktober) dan ada beberapa di sela-sela itu kegiatan rapat dan lain-lain, termasuk mungkin kunjungan kerja dari IKN ke kota lainnya,” ujar Kasetpres.

Alasan Presiden berkantor di IKN agar pejabat negara mulai terbiasa beraktivitas di ibu kota baru.

“Ya beliau kerja di sana, berkantor sambil mengundang siapa saja yang terkait untuk rapat,” tambah Heru.

2. Risma Mundur dari Kabinet, Jokowi Tunjuk Muhadjir Jadi Plt Mensos
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara resmi telah mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengaku telah menandatangani surat pengunduran diri Risma. 

"Sudah, sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya," ujar Jokowi saat kunjungan kerja di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui keterangan tertulis, Jumat (6/9/2024) menyebutkan, pengunduran diri Tri Rismaharini sebagai menteri sosial telah tertuang dalam Keppres Nomor 100/P Tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat.

3. Jokowi Beri Sinyal Reshuffle Lagi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan ada reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) dalam waktu dekat.

Hal ini menyusul pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang akan maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur dan Jakarta.

“Ya, bisa jadi (reshuffle),” kata Jokowi seusai meresmikan Flyover Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Reshuffle ini akan dilakukan untuk mengisi  untuk mengisi kekosongan kedua jabatan tersebut. Kemungkinan reshuffle tetap terbuka meskipun masa jabatan presiden akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Kendati demikian, Jokowi belum menyampaikan secara resmi nama dan posisi apa saja yang akan dirombak dalam waktu dekat.

4. Ini Tanggapan Jokowi Soal Fenomena Pilkada Lawan Kotak Kosong
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi fenomena banyaknya bakal calon kepala daerah di beberapa wilayah di Indonesia yang melawan kotak kosong dalam Pilkada serentak 2024.

Jokowi menyebut bahwa fenomena itu merupakan kenyataan yang terjadi di lapangan. Mantan gubernur DKI Jakarta itu kemudian menyatakan bahwa pilkada melawan kotak kosong juga bagian dari proses demokrasi. 

"Ya, memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Itu juga kotak kosong pun juga ada proses demokrasinya," ungkap Jokowi dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden (Setpres) Jumat, (6/9/2024).

5. Pramono Anung Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Presiden Jokowi
Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung telah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Jumat (6/9/2024).

“Bapak Presiden telah menerima surat dari Bapak Pramono Anung tertanggal 2 September 2024 yang isinya menyampaikan permohonan pengunduran diri dari jabatan sekretaris kabinet, terhitung mulai 22 September 2024,” kata Ari melalui pesan singkat.

Menurutnya, surat tersebut menyebutkan permohonan pengunduran diri terhitung sejak 22 September 2024, maka keputusan presiden (keppres) pemberhentian sebagai sekretaris kabinet akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesuaikan permohonan Pramono Anung.