Jakarta, Beritasatu.com - Pada 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pembangunan insfrastruktur begitu pesat. Hadirnya Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, misalnya, mengubah wajah baru Jakarta dan juga memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi warganya.

Pembangunan infrastruktur yang gemilang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Di Jakarta, pembangunan infrastruktur secara langsung dapat dirasakan dengan nyata oleh warganya. MRT Jakarta sebagai moda transportasi berbasis rel ini memberikan tambahan output ekonomi.

Hadirnya MRT Jakarta fase 1 (Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia) dan fase 2 (Bundaran Hotel Indonesia-Ancol Barat) berpotensi menciptakan nilai tambah ekonomi lebih dari Rp 800 triliun. Berdasarkan studi dari LPEM UI, keberadaan MRT Jakarta fase 1 dan 2 berpotensi memberikan kontribusi fiskal tidak langsung.

MRT Jakarta fase 1 memberikan kontribusi pajak sebesar Rp 1,3 triliun per tahun. Sedangkan untuk MRT Jakarta fase 2A dan fase 2B masing-masing sebesar Rp 1,2 triliun dan Rp 333 miliar per tahun.

Adapun potensi kontribusi ke Provinsi Jakarta dari MRT Jakarta fase 1, 2A, dan 2B secara total mencapai Rp 811 miliar per tahun. Jika dilihat dari perspektif mikro, hadirnya jalur MRT Jakarta dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah-wilayah yang dilaluinya.

Jika ditarik dari sejarah, ide pembangunan MRT di Jakarta telah dicetuskan sejak 1985 oleh kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) kala itu, BJ Habibie. Ide tersebut mengalami sejumlah tantangan dari masa ke masa.

Pada 2005, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekankan, proyek MRT Jakarta merupakan proyek nasional. Subkomite MRT pun dibentuk untuk mendirikan perusahaan operator MRT. Pada masa jabatan terakhir Sutiyoso sebagai gubernur DKI Jakarta, 18 Oktober 2006, dasar persetujuan pinjaman dengan Japan Bank for International Coorporation (JBIC) pun dibuat.

Selanjutnya pada 2008, PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) berdiri dan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Adapun struktur kepemilikan dengan rincian, Pemprov Jakarta sebesar 99,98%, PD Pasar Jaya sebesar 0,02%.

Sayangnya meski beragam upaya telah dilakukan, sejumlah proyek MRT kala itu tidak dilanjutkan. Akhirnya pada 2012, proyek MRT  terealisasi pada masa pemerintahan gubernur Joko Widodo dan wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Proyek ini secara resmi dibangun dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 10 Oktober 2013 di tempat yang sekarang menjadi Stasiun Dukuh Atas. Meski Jokowi meletakkan jabatannya di Jakarta dan melaju ke Istana, pembangunan ini terus berlanjut pada era gubernur Jakarta, Ahok, yang mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

Setelah melalui proses panjang,  akhirnya MRT Jakarta beroperasi di Jakarta pada 24 Maret 2019. Saat itu, Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian perdana fase I MRT yang memiliki panjang 15,7 kilometer.

Fase I MRT terbentang dari selatan Jakarta di Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jakarta Pusat. Warga Jakarta pun akhirnya memiliki moda transportasi massal yang modern dan efisien.