Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan tak ada perubahan pelayanan kesehatan pasca penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kota pahlawan.

Eri menyebut melalui program cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC), pelayanan kesehatan di Surabaya akan tetap gratis kepada masyarakat.

Khususnya, terhadap fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) yang berada di bawah pengelolaan Pemkot Surabaya.

“Nggak ada pengaruhnya. Pelayanan akan tetap sama dan maksimal. Kami juga akan tetap menyiapkan kamar untuk kelas umum (di luar BPJS),” kata Eri, Senin (20/5/2024).

Berbeda dengan KRIS, lanjut dia, fasilitas kamar untuk umum akan disesuaikan dengan kemampuan pasien. “Untuk umum atau yang membayar sendiri, tetap kami fasilitasi. Yang peserta BPJS juga akan tetap kami fasilitasi seperti biasa. Insyaallah nggak ada perubahan,” ujar politisi PDIP ini,

Eri mengungkapkan, tiap tahunnya Pemkot Surabaya menganggarkan iuran BPJS Kesehatan warga kurang mampu melalui program Cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Tahun ini, angkanya mencapai sekitar Rp600 miliar.

Melalui program tersebut, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kota Surabaya terus meningkat. Di tahun 2023, misalnya, AHH mencapai 75,82 tahun, meningkat 0,2 tahun dibanding tahun sebelumnya (75,62 tahun).

Hal ini selaras dengan program penjaminan kesehatan bagi penduduk Kota Surabaya melalui UHC yang telah menjangkau 100 persen penduduk pada tahun 2023. Rinciannya, jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada Tahun 2023 sebanyak 1.192.949 jiwa (PBI APBD).

Kemudian, sebanyak 1.871.756 jiwa (Jaminan Kesehatan Kepesertaan Lainnya). Sehingga, capaian pada Tahun 2023 mencapai 101,84 persen.

Terkait dengan kemungkinan adanya penyesuaian iuran PBI APBD untuk BPJS, pihaknya akan menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Tentu kami akan diskusi dengan BPJS. Sekarang sudah Rp600 miliar setahun. Pemkot Surabaya sudah membayar Rp600 miliar untuk (BPJS) warga Surabaya,” kata dia.

Dia juga mengungkapkan, anggaran program UHC selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Masuk belanja rutin, pos anggaran tersebut mengalami penyesuaian tiap tahunnya sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk.

“Tahun kemarin masih sekitar di bawah Rp600 miliar. Tahun ini jadi Rp600 miliar,” pungkas dia. [asg/but]