Jakarta, CNBC Indonesia - Dinamika perang antara Rusia dan Ukraina terus menerus memanas. Kali ini, Ukraina berhasil masuk ke wilayah Rusia yang bukan berada dalam medan peperangan antara kedua negara, tepatnya di daerah Kursk.

Serangan Ukraina ini digadang-gadang dapat merubah dinamika di medan perang. Berikut fakta terbarunya dikutip dari berbagai sumber, Rabu (4/9/2024):

1. Rusia Kirim Serangan Paling Mematikan ke Ukraina.

Ukraina mengalami salah satu serangan paling mematikan selama perang setelah serangan rudal Rusia menghantam kota Poltava di Ukraina tengah, menargetkan sebuah institut pelatihan militer dan rumah sakit terdekat. Serangan tersebut menewaskan setidaknya 51 orang dan melukai lebih dari 200 lainnya.

Dilansir The Guardian, Rabu (4/9/2024), Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah pidato video mengatakan bahwa, berdasarkan informasi awal, dua rudal balistik telah "sebagian menghancurkan" salah satu bangunan Institut Militer Poltava, meninggalkan korban di bawah reruntuhan.

Ibu Negara Ukraina Olena Zelenska menyebut serangan itu sebagai "tragedi yang mengejutkan bagi seluruh Ukraina" dalam sebuah unggahan di media sosial X.

"Musuh menyerang lembaga pendidikan dan rumah sakit," tulisnya. Beberapa orang meninggalkan pesan khawatir di laman Facebook institut tersebut, mencari informasi tentang orang yang mereka cintai.

Zelensky menegaskan bahwa Rusia bertanggung jawab atas serangan ini, tetapi dia telah memerintahkan "penyelidikan penuh dan cepat atas semua keadaan yang terjadi."

Serangan ini memicu kemarahan di media sosial Ukraina setelah laporan yang belum dikonfirmasi mengatakan bahwa serangan tersebut menargetkan upacara militer di luar ruangan, atau roll call, dengan banyak yang menyalahkan pejabat yang memungkinkan acara tersebut berlangsung meskipun ada ancaman serangan Rusia.

Pasukan darat Ukraina mengonfirmasi bahwa personel militer tewas dalam serangan tersebut dan mengatakan penyelidikan sedang dilakukan untuk mengetahui apakah langkah-langkah perlindungan yang memadai telah diambil untuk melindungi mereka yang berada di fasilitas tersebut. Mereka juga menambahkan bahwa langkah-langkah akan diambil untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

2. Pejabat 'Gerbang NATO' Terbang ke Malaysia, Teriak Soal Ini.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Polandia Radosław Sikorski mengunjungi Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (3/9/2024). Hal ini dilakukan saat Polandia terus berada dalam bayang-bayang perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina, yang merupakan tetangganya.

Mengutip Channel News Asia (CNA), kunjungan Sikorski ke Malaysia merupakan rangkaian lawatannya ke Asia Tenggara untuk meningkatkan hubungan keamanan dan ekonomi. Ia juga mengungkap kondisi pertahanan Eropa perlu diperkuat sehingga Amerika Serikat (AS) tak perlu membantu mengatasi ketegangan di Benua Biru.

"Eropa seharusnya tidak menjadi lemah dan tak berdaya. Kita perlu mengamankan setidaknya perbatasan langsung. Kita harus mengembangkan kapasitas ini sehingga kita dapat membebaskan pasukan Amerika untuk tugas-tugas lain di belahan dunia lain," ucap Menlu Negara anggota pakta pertahanan NATO itu.

Sikorski, yang merupakan mantan Menteri Pertahanan, menilai bahwa AS tidak lagi memiliki doktrin untuk mampu berperang dalam dua perang secara bersamaan. Maka itu, sudah saatnya Eropa mengurusi dirinya sendiri.

"Jadi jika terjadi keadaan darurat di belahan dunia lain, sebagian kemampuan Amerika akan digunakan di sana dan kami perlu turun tangan," tegasnya lagi.

Polandia sendiri saat ini sekitar 4 persen dari PDB-nya untuk pertahanan. Negara dengan kekuatan besar dalam pertahanan Eropa itu akan menaikkan level pembelanjaan ini menjadi 5% pada tahun 2025.

Hal ini terjadi saat bayang-bayang perang Rusia-Ukraina terus menerus menghantui Warsawa. Sejumlah pihak di negara itu khawatir dengan banyaknya laporan serpihan rudal antara keduanya yang akhirnya masuk ke negara tersebut.

Di sisi lain, seperti negara NATO yang lain, Polandia mengambil sikap untuk memberikan bantuan kepada Ukraina. Warsawa telah memberikan bantuan senjata kepada Kyiv serta menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Moskow agar tak mampu lagi membiayai perangnya.

"Perang agresi kolonial terhadap Ukraina yang dilancarkan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak dapat dipertahankan," tutur Sikorski, seraya merujuk pada perjanjian Rusia-Ukraina 30 tahun lalu di mana Rusia menyerahkan wilayah Ukraina dengan imbal balik senjata nuklir Uni Soviet yang masih berada di wilayah kedaulatan Kyiv.

3. Menteri Ukraina Mendadak Resign Berjemaah.

Menteri Ukraina yang bertanggung jawab atas produksi senjata, serta empat menteri lainnya mengundurkan diri pada Selasa (3/9/2024). Pengunduran diri para menteri ini menjadi guncangan besar bagi pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky, di tengah perang dengan Rusia.

Pengunduran diri Menteri Industri Strategis Oleksandr Kamyshin, Wakil Perdana Menteri Olha Stefanishyna serta menteri keadilan, lingkungan dan reintegrasi semakin membuat kabinet kosong setelah pemecatan awal tahun ini.

Presiden Zelensky dan sekutu politiknya dapat bergerak untuk mengisi posisi untuk menciptakan ketertiban sebelum dia melakukan perjalanan bulan ini ke Amerika Serikat, di mana dia berharap untuk menyajikan "rencana kemenangan" kepada Presiden AS Joe Biden, sekutu utamanya.

"Musim gugur akan sangat penting bagi Ukraina. Dan lembaga negara kita harus dikonfigurasi sehingga Ukraina mencapai semua hasil yang kita butuhkan - untuk kita semua," kata Zelensky dalam pidato malamnya, seperti dikutip Reuters, Rabu (4/9/2024).

"Untuk ini, kita harus memperkuat beberapa bidang pemerintahan dan perubahan dalam make-up-nya telah disiapkan. Juga akan ada perubahan di kantor (presiden)," tambahnya.

Zelensky sebelumnya telah memecat Rostyslav Shurma, salah satu wakil kepala stafnya yang portofolionya adalah ekonomi, menurut sebuah keputusan yang diterbitkan di situs web kepresidenan.

David Arakhamia, seorang anggota parlemen senior untuk partai Zelensky, mengatakan akan ada "pemulihan ulang pemerintah utama" yang akan melihat lebih dari setengah menteri berubah.

"Besok sehari pemecatan menanti kami, dan hari janji sehari setelahnya," katanya.

Penyiar publik Suspilne, mengutip sumber di partai Zelensky, mengatakan Stefanishyna, yang portofolionya berpusat di sekitar upaya Kyiv untuk bergabung dengan Uni Eropa dan aliansi militer NATO, dapat disebut sebagai kepala kementerian yang lebih besar yang menggabungkan peran lamanya dan kementerian kehakiman.

Sementara itu, Kamyshin telah mempelopori upaya Ukraina untuk meningkatkan produksi pertahanan dari segala sesuatu mulai dari drone serangan hingga rudal jarak jauh hingga pertempuran Rusia, musuh yang jauh lebih bersenjata dan lebih besar.

"Saya akan terus bekerja di sektor pertahanan tetapi dalam peran yang berbeda," kata Kamyshin, yang berusia 40 tahun dan dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun di pemerintahan, menulis di aplikasi pesan Telegram.

4. Negara Ini 'Membangkang' ke ICC, Kena Masalah karena Lindungi Putin.

Kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Mongolia pada Selasa (3/9/2024) membawa masalah pada negara Asia Timur tersebut. Alih-alih menangkap, Mongolia malah menerima Putin dengan tangan terbuka.

Sebagai informasi, Mongolia merupakan negara anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC), di mana seharusnya menangkap presiden Rusia segera setelah ia mendarat di tanah Mongolia pada Senin malam.

Seorang juru bicara ICC, Fadi el-Abdallah, mengatakan Mongolia memiliki "kewajiban" untuk mematuhi surat perintah penangkapan dan mengatakan "jika tidak bekerja sama, hakim ICC dapat membuat temuan terkait hal tersebut dan memberi tahu Majelis Negara Pihak tentang hal tersebut.

Majelis kemudian dapat mengambil tindakan apa pun yang dianggapnya tepat."

Namun, ia tidak merinci tindakan apa yang dapat diambil, dan mengklarifikasi bahwa ICC memang memberikan beberapa pengecualian terhadap aturan tersebut, seperti ketika suatu negara dapat dipaksa untuk "melanggar kewajiban perjanjian" dengan negara lain atau ketika hal itu akan melanggar "kekebalan diplomatik seseorang atau properti negara ketiga."

Putin sendiri telah menjadi subjek surat perintah penangkapan internasional yang dikeluarkan oleh ICC pada bulan Maret 2023. Pengadilan tersebut menuduh bahwa ia bertanggung jawab atas kejahatan perang, dengan fokus khusus pada deportasi anak-anak yang melanggar hukum dari Ukraina ke Rusia.

Berdasarkan Statuta Roma, perjanjian pendirian ICC yang mulai berlaku pada tahun 2002, negara anggota ICC wajib menahan dan menyerahkan ke pengadilan setiap orang yang menjadi subjek surat perintah penangkapan ICC, jika mereka menginjakkan kaki di wilayah mereka.

Namun, pengadilan tidak memiliki cara untuk menegakkan aturan tersebut, dan Mongolia menentangnya dengan menyambut Putin dengan penjagaan kehormatan saat ia bertemu Presiden Ukhnaagiin Khurelsukh di ibu kota, Ulaanbaatar, pada hari Selasa.

Pakar hukum internasional memperingatkan kegagalan Mongolia untuk memenuhi kewajibannya kepada ICC kemungkinan besar akan menimbulkan beberapa konsekuensi, dengan beberapa pihak yang mengusulkan kemungkinan penuntutan.

5. Rothschild Bantu Ukraina Restrukturisasi Utang.

Ukraina mencapai kesepakatan terbarunya dengan para pemegang obligasi mengenai restrukturisasi utang berkat bantuan lembaga keuangan Rothschild & Co. Hal ini terjadi setelah Kyiv hampir gagal melunasi utangnya dengan perang melawan Rusia terus membara.

Kyiv mengumumkan pekan lalu bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan sekelompok investor asing untuk merestrukturisasi utangnya sebesar $20 miliar (Rp 310 triliun). Para pemegang obligasi, termasuk raksasa keuangan BlackRock dan Pimco, serta manajer aset Prancis Amundi, memberikan Ukraina pembekuan utang selama dua tahun pada bulan Februari 2022 ketika konflik dengan Rusia pecah.

Komite pemegang obligasi, yang mewakili pemegang 25% obligasi, telah setuju untuk menerima kerugian sebesar 37%, atau $8,7 miliar, pada nilai nominal utang mereka.

"Dana Moneter Internasional (IMF) dilaporkan telah mengkonfirmasi bahwa kesepakatan tersebut sesuai dengan parameter paket bantuannya sebesar US$ 122 miliar untuk Kyiv. Baik IMF maupun kreditor negara tersebut, termasuk AS dan Paris Club, telah menandatanganinya," kata Bursa Efek London.

Rothschild dilaporkan membantu Ukraina dalam mencapai hal-hal ini, mengingat lembaga itu diangkat menjadi penasihat Kementerian Keuangan Ukraina pada tahun 2017. Rothschild dilaporkan mengatur pertemuan tatap muka antara Kyiv dan sejumlah pemegang obligasi di kantor firma tersebut di Paris.

"Pertemuan ini dilaporkan melibatkan perwakilan dari beberapa firma manajemen aset terkemuka dunia dan penasihat hukum dan keuangan mereka, kepala utang Kyiv Yury Butsa, penasihat hukum jangka panjang Ukraina White & Case, dan tim Rothschild," lapor Russia Today

(pgr/pgr)