Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengingatkan pemerintah tentang potensi dampak negatif dari tertahannya daya beli dan penurunan jumlah kelas menengah terhadap perekonomian domestik. Anis menekankan bahwa penurunan konsumsi di kalangan kelas menengah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pertumbuhan kelas menengah berpotensi mendorong peningkatan konsumsi dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, jika kelas menengah berkurang, maka akan menggerus pertumbuhan ekonomi," ujar Anis dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Selasa (3/9/2024).

Anis meminta pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif yang bisa semakin menekan daya beli masyarakat kelas menengah. Ia menyoroti kebijakan fiskal dan moneter, seperti rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% serta suku bunga acuan yang naik sejak April dan belum diturunkan, sebagai faktor yang memukul kelas menengah.

Lebih lanjut, Anis menyatakan bahwa dampak pandemi Covid-19 masih sangat terasa pada perekonomian, dengan 9,06 juta orang dari kelas menengah yang turun kelas hingga 2024. Menurutnya, pemerintah perlu memperkenalkan kebijakan yang bisa mendorong pendapatan kelas menengah dan menjaga kelompok yang rentan agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan.

"Pemerintah harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar. Selain itu, pemerintah perlu meyakinkan investor untuk membuka peluang investasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya bagi kalangan menengah," jelas Anis.

Selain itu, Anis menyarankan agar pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12% dan memastikan tidak ada kenaikan harga BBM yang dapat mempengaruhi biaya transportasi dalam waktu dekat. Ia juga mengusulkan agar kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditunda untuk beberapa tahun ke depan.