Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui bahwa program penangkapan ikan terukur (PIT) belum bisa direalisasikan pada 2024. Program ini diharapkan bisa berjalan pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Kalau kita eksekusi nanti pekerjaannya... ya sebaiknya di pemerintahan yang baru akan menjadi pekerjaan yang baik," kata dia dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (3/9/2024).

Trenggono mengungkap memang ada sejumlah masalah dalam penerapan PIT di tahun ini yaitu pertama terkait anggaran. Menurutnya dengan dana yang didapat KKP tahun ini diakui belum mencukupi untuk memenuhi program tersebut terutama dalam membangun pelabuhan.

"Kalau dari APBN yang kita terima untuk membangun jelas tidak mungkin dengan angka yang ada membangun pelabuhan-pelabuhan," jelasnya.

Kendala berikutnya adalah terkait masalah pelaku usaha nelayan yang masih enggan menerapkan program tersebut. Trenggono mencontohkan dia sering kali bergesekan dengan pelaku usaha karena mereka yang sulit diatur.

"Di wilayah zona 3 itu 718, kita uji coba mohon maaf saya tempur terus dengan pelaku industri. Jadi mereka menangkap kita bilang begitu balik laporan jujur. Nggak ada yg jujur, jadi di tengah laut transhipment. Nggak bisa diharapkan. Yang mereka bisa dipasang alat itu terdeteksi, tetapi yang dimatikan nggak bisa," ucapnya.

Untuk itu memang juga dibutuhkan alat untuk semua pelaku usaha nelayan agar pergerakan pelaku usaha bisa terdeteksi. Alat itu juga diperlukan untuk nelayan kecil.

Dengan alat itu diharapkan kuota untuk pelaku usaha bisa ditentukan. Jika kuota bisa ditentukan maka PNBP juga bisa terserap dengan jelas.

"PNBP tidak dikenakan nelayan daerah nelayan kecil itu tidak boleh dipungut kalau perlu disubsidi termasuk kapalnya diberikan," jelasnya.

Meski begitu, Trenggono meyakini sudah banyak persiapan yang mumpuni untuk dilanjutkan untuk pemerintahan selanjutnya. Salah satunya pinjaman untuk pembangunan pelabuhan. Selain itu, berbagai model untuk pengembangan kampung nelayan juga telah dibangun.

"Kita buka khusus PIT sudah punya program di antaranya dengan cara mencari pinjaman lunak. Kita sudah dapat pinjam lunak progresnya di Kemenkeu, memang betul kita belum eksekusi," ujar dia.