Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menawarkan kerja sama transfer ilmu dengan negara-negara Afrika terkait dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan, Indonesia telah memiliki gerakan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta pengurangan kehilangan dan pemborosan makanan sebagai salah satu inisiatif ketahanan pangan.

“Dengan berbagi pengalaman ini, kami dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti kepada mitra Afrika,” kata Arief dalam diskusi panel Indonesia Africa Forum (IAF) (IAF) 2024 di Bali, Selasa (3/9/2024).

Arief juga menawarkan keahlian Bapanas dalam mengembangkan indikator ketahanan pangan serta sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG), baik indikator ketahanan pangan serta SKPG sendiri sudah dibangun di Indonesia.

Menurutnya, pertukaran pengetahuan ini dapat meningkatkan kemampuan, pengembangan kapasitas, dan menghasilkan ketahanan pangan di Afrika.

“Kita juga dapat mengeksplorasi kolaborasi, mengeksplorasi peluang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah,” ujarnya. 

Adapun, Bapanas sendiri memiliki visi untuk mewujudkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan guna mewujudkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan, Arief menyebut pihaknya memprioritaskan tiga aspek krusial. 

Pertama, ketersediaan pangan, dalam rangka mencapai pemenuhan ketersediaan pangan sekaligus menjaga harga pangan antarwaktu dan antarwilayah. Kedua, aksesibilitas pangan, dalam rangka mencapai pengurangan daerah rawan pangan sekaligus pengurangan sampah pangan.

Ketiga, adalah pemanfaatan pangan, dalam rangka mencapai peningkatan konsumsi pangan sesuai sasaran yang dianjurkan serta terjaminnya mutu dan keamanan pangan segar.

Arief mengatakan, sasaran tersebut dicapai melalui penyelenggaraan program, pemberian rekomendasi mengenai ketersediaan dan kebutuhan pangan, cadangan pangan, pengendalian harga pangan, serta pengendalian di tingkat produsen dan konsumen.

Dalam konteks tersebut, Arief menyebut bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, rekomendasi kebijakan di bidang kerawanan dan kewaspadaan pangan dan gizi, bantuan pangan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kerawanan pangan dan gizi, hingga pemanfaatan pangan sebelum terbuang.