FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat sosial dan politik, Musni Umar, menyatakan kekhawatirannya terkait dengan muktamar tandingan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diduga kuat bertujuan untuk memecah belah partai.

"Muktamar tandingan PKB diduga keras untuk memecah belah," ujar Musni dalam keterangannya di aplikasi X

Menurut Musni, strategi politik yang demikian mengingatkan pada praktik "politik pecah belah" yang pernah digunakan di masa penjajahan.

"Politik pecah terus dijalankan seperti di masa penjajahan," tukasnya.

Ia menambahkan bahwa praktik politik seperti ini terus dijalankan, dan sejarah telah menunjukkan bagaimana strategi pecah belah kerap digunakan untuk melemahkan kekuatan tertentu.

Musni juga berharap agar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak terlibat dalam praktik politik semacam ini.

"Semoga Prabowo tidak menjalankan politik jahat ini," tandasnya.

Isu muktamar tandingan ini memicu perdebatan di kalangan politisi dan pengamat, terutama saat ini sedang berada pada tahun politik yang semakin panas.

Musni Umar menegaskan bahwa kepentingan bangsa dan persatuan harus selalu menjadi prioritas utama, di atas kepentingan kelompok atau pribadi

Sebelumnya, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yaqut Cholil Qoumas, menanggapi wacana mengenai adanya muktamar tandingan di PKB.

Disebutkan Yaqut, wacana ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika dan mekanisme politik.

Ia menilai bahwa dalam sebuah partai politik, perbedaan pendapat dan ketidakpuasan terhadap hasil muktamar bukanlah hal yang aneh.