Bisnis.com, JAKARTA – Upaya penyehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya diperkirakan terpengaruh oleh penurunan anggaran infrastruktur tahun depan. Sebab, tingkat ketergantungan BUMN Karya terhadap proyek pemerintah masih tinggi.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan perolehan kontrak kerja BUMN Karya rata-rata 50% berasal dari proyek pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Dikarenakan tingginya tingkat ketergantungan BUMN Karya atas proyek pemerintah, sehingga penurunan anggaran tentunya akan memengaruhi penyehatan BUMN Karya,” kata Kartika kepada Bisnis baru-baru ini.

Tak hanya itu, jelas Kartika, kementerian mewaspadai indikasi penurunan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahun depan, nilai pos APBN untuk kementerian tersebut turun menjadi Rp75 triliun dari Rp146 triliun pada 2024.

Indikasi penurunan anggaran yang terjadi di Kementerian PUPR, sambungnya, menjadi kewaspadaan bagi departemen perusahaan pelat merah untuk mempersiapkan mitigasi lebih awal. Terkait dengan ihwal ini, baik perseroan maupun kementerian melakukan sejumlah upaya penyehatan.

Di antaranya, langkah restrukturisasi terhadap pemegang obligasi melalui Rapat Umum Pemegang Obligasi/Sukuk (RUPO/RUPSU) oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan restrukturisasi yang dijalankan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Dia menerangkan proses restrukturisasi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dijalankan dengan terus melakukan diskusi intensif perihal proses review komprehensif terhadap master restructuring agreement (MRA) dengan seluruh kreditur perbankan.

Waskita, sambungnya, melakukan 8 metode restrukturisasi penyehatan kinerja operasional dan bisnis perusahaan. Yakni, restrukturisasi keuangan, Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah dan partisipasi publik melalui rights issue.

Kemudian, fasilitas kredit dengan penjaminan pemerintah, strategic partnership ruas tol, restrukturisasi anak perusahaan, transformasi bisnis, penyelesaian ruas Tol Sumatera, serta perbaikan tata kelola dan manajemen risiko.

Sementara itu, WIKA melakukan restrukturisasi penyehatan keuangan dan perbaikan operasi serta bisnis yang terdiri atas 8 substream penyehatan, yaitu restrukturisasi keuangan, perbaikan tata kelola dan manajemen risiko, percepatan penagihan piutang bermasalah, asset recycling, perbaikan portfolio orderbook, penurunan operating expense, penurunan saldo pinjaman talangan supplier, serta penguatan struktur permodalan.

Kemudian, lanjutnya, ada rencana integrasi BUMN Karya. Ihwal hajat ini, BUMN Karya yang memiliki kemiripan atau kesamaan profil proyek akan diintegrasikan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah memperkuat kompetensi dan spesialisasi keunggulan BUMN Karya.

“Kami terus bekerja keras dengan semua pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang paling optimal dan berdampak baik untuk BUMN Karya. Tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk jangka panjang yang berkelanjutan,” tutur Kartika.

Kementerian BUMN, jelasnya, memastikan going concern perusahaan, yang menandakan kalau pemegang saham yakin bahwa BUMN Karya mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Termasuk, pembayaran utang serta kesanggupan untuk terus beroperasi.