Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Ekonomi dan Financial Technology Kadin Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan kerja sama Indonesia dan Afrika dalam bidang industrialisasi dan UMKM memiliki potensi yang sangat besar.

Apalagi, bila melihat dari perspektif populasi Afrika yang mencapai 1,3 miliar penduduk—tiga kali lipat dari Amerika dan Eropa—serta pertumbuhan PDB yang terus meningkat hingga kekayaan alam yang melimpah seperti Indonesia. 

“Mirip juga ceritanya sama kita, di mana memiliki kekayaan alam yang banyak, konsumer yang banyak. Nah dari sini, banyak sekali kesempatan kerja baik dari SME, baik dari sisi hilirisasi dan banyak juga dari sisi industri energi transisi yang juga sedang kita kerjakan di Indonesia,” ujarnya usai Diskusi Panel Indonesia Afrika Forum 2024, Senin (2/9/2024). 

Lebih lanjut, dalam forum ini pihaknya juga sedang membahas soal potensi kerja sama sektor energi di bidang mineral kritis dan mempererat hubungan investasi.

Salah satu sektor yang menjadi fokus utama juga soal UMKM, di mana pelaku bisnis melihat peluang besar untuk memperluas pasar dengan memanfaatkan produk-produk UMKM Indonesia. 

Menurutnya, pengembangan e-commerce dan logistik juga dipandang sebagai langkah strategis untuk membuka akses pasar yang lebih luas, bahkan dalam forum pihaknya juga membahas kebijakan tanpa tarif untuk menciptakan pasar yang lebih kompetitif.

“[Terkait potensi] sektor UMKM [diharapkan dapat] membuka lebih market baru dari, misal membuat produk untuk dijual ke sana [Afrika],” ucapnya. 

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan pendukung besar perekonomian negara-negara di Afrika, serta Indonesia, masih memiliki sederet tantangan dalam operasionalnya.  

Ketua Apindo Shinta Kamdani mengungkapkan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci dalam memajukan UMKM. Melihat dari lapangan yang tersedia di sektor industri maupun manufaktur, menciptakan lebih banyak UMKM menjadi langkah untuk menyerap tenaga kerja.  

"97% ekonomi Indonesia adalah UMKM. Fokusnya sekarang bagaimana kita dapat mengembangkan lebih banyak UMKM. Peluang itu terbuka lebar, mengingat Indonesia memiliki 270 juta penduduk," ungkapnya dalam Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2.

Shinta melihat bahwa saat ini UMKM menemukan sejumlah tantangan, terutama soal regulasi bagi usaha yang dirintis oleh UMKM. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran yang besar karena menjadi otoritas yang membuat dan mengesahkan ketentuan terkait UMKM. 

"Bagaimana Anda memberikan kerangka regulasi yang tepat dalam pengembangan UKM ini? Saya pikir satu hal yang kita tahu pasti adalah UKM tidak boleh terlalu banyak perizinan, terlalu banyak regulasi," lanjutnya.  

Melihat dari skala bisnis, jika UMKM harus mulai mengurus banyak sekali proses perizinan, Shinta meyakini mereka tidak akan dapat mengembangkan bisnisnya.  

Meski demikian, pada dasarnya pemerintah telah memiliki Undang-Undang Omnibus Law terkait Cipta Kerja. Termasuk di dalamnya soal reformasi struktural untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih sederhana bagi UMKM. 

"Saya rasa implementasinya adalah sesuatu yang perlu kita dukung. Dan di sinilah perusahaan-perusahaan besar juga dapat mendukung UMKM," tuturnya.  

Tantangan lainnya, yakni akses pasar bagi para UMKM untuk menjual barang dagangannya ke pasar domestik maupun global.  

Langkah pemerintah dalam mengikutsertakan UMKM dalam e-catalog menjadi tepat karena membantu menyediakan akses pasar baru. Tantangan selanjutnya, UMKM juga perlu pengembangan terkait inovasi dan digitalisasi.  

Keterampilan dasar yang bersumber dari pengetahuan literasi digital maupun keuangan, hingga pembukuan, menjadi penting karena menjadi tumpuan bisnis yang dibangun UMKM. 

"Ini bukan hanya tentang penciptaan lapangan kerja, tetapi bagaimana UMKM kita bisa naik kelas. Bukan hanya menciptakan UMKM baru, tapi juga mempertahankannya. Jadi, bisnis mereka bisa bertahan lebih lama," tutup Shinta.