Lamongan (beritajatim.com) – Puluhan aktivis menggelar demo di Kantor DPRD Kabupaten Lamongan. Mereka mendesak adanya evaluasi penyaluran bantuan social (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Massa yang menamakan kelompok “Gabungan Aktivis Lamongan” itu mendatangi Kantor DPRD Lamongan, dengan membentangkan sepanduk dan poster berisikan kalimat protes dan tuntutan.

Koordinator aksi, Sumantri, dalam orasinya mendesak DPRD untuk meminta Dinas Sosial Lamongan agar segera merevisi ulang pembentukan Pokmas bansos makanan lansia tunggal dan disabilitas.

Selain itu, massa juga menuntut agar bantuan mamakan lansia tunggal dan disabilitas diberikan dengan standar ahli gizi dari Dinas Kesehatan.

DPR juga perlu menanyakan pada Dinsos dugaan adanya pemotongan anggaran bansos lansia tunggal dan disabilitas senilai Rp3.000 per jatah makanan.

“Dinsos harus memverifikasi data penerima bantuan agar tepat sasaran,” kata Sumantri, Senin (15/7/2024).

Sumantri menegaskan, jika dalam sepekan DPRD tidak merespon tuntutan para aktivis. Maka massa akan menggelar demo dengan jumlah massa lebih besar lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lamongan, Khusnul Aqib, memastikan pihaknya akan melanjutkan apa yang menjadi tuntutan para aktivis.

Termasuk dilanjutkan kepada dinas yang menjandi tuntutan para pendemo. Sebab, kata Aqib, itu sudah menjadi kewajiban DPRD sebagai wakil rakyat.

“Saya yakin, kami akan melanjutkan tuntan panjenengan semuanya,” kata Aqib.

Usai mendapat jawaban singkat dari Khusnul Aqib, massa Gabungan Aktivis Lamongan itu meninggalkan gedung wakil rakyat dengan tertib. [fak/beq]