Sentimen
Positif (100%)
3 Sep 2024 : 03.25
Informasi Tambahan

Institusi: Universitas Trisakti

Kab/Kota: Jabodetabek, Manggarai

Tokoh Terkait

Wacana perubahan skema tarif KRL PSO ke subsidi berbasis NIK, Pakar: Tidak ada urgensinya

Elshinta.com Elshinta.com Jenis Media: Metropolitan

3 Sep 2024 : 03.25
Ilustrassi KRL Jabodetabek. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/tom. Wacana perubahan skema tarif KRL PSO ke subsidi berbasis NIK, Pakar: Tidak ada urgensinya Dalam Negeri    Nandang Karyadi    Senin, 02 September 2024 - 20:15 WIB

Elshinta.com - Wacana perubahan skema pemberian subsidi tiket KRL dari PSO menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun depan, diindikasikan sebagai skenario menaikkan tarif KRL. Namun alih-alih menaikkan tarif, pemerintah sebaiknya meningkatkan terlebih dahulu layanan KRL. 
"Jadi bagi masyarakat mau naik atau subsidi tarifnya, yang penting kualitas pelayananya". Kata  Pemerhati Kebijakan Publik Universitas Trisakti yang juga pengguna KRL Yayat Supriatna dalam wawancara dengan Radio Elshinta, Senin (2/9/2024). 

Yayat membandingkan pelayanan KRL dengan transportasi publik yang beroprasi di Jabodetabek, yakni LRT yang dinilainya lebih baik ketimbang KRL. Padahal jumlah penumpang KRL terus bertambah, tapi pelayanan tidak banyak peningkatan khususnya di jam-jam sibuk. 
"Beda kalo naik LRT dengan KRL, KRL itu hampir campur-campur, kita kecewa, sangat kecewa dengan kondisi yang ada. Pada jam sibuk cuma 8 gerbong, orang merasakan kalau pemerintah mau naikin tarif, naikan saja tapi rubah dulu pelayananya, sehingga orang merasa diwongke (dimanusiakan). ungkap Yayat 

Menurut Yayat, wacana tersebut tidak ada urgensinya. Pasalnya, masyarakat yang membayar tarif dengan subsidi maupun non subsidi mendapatkan layanan yang sama. 
"jadi apa perbedaanya, dengan mereka yang dapat subsidi nanti dengan mereka yang membayar kelas ekonomi, selama pelayanan masih seperti itu, nanti mereka mengatakan sorry yee". 

Dalam konteks peningkatkan dan pengelolaan transportasi publik di Jabodetabek, Yayat mendorong pemerintah untuk tidak hanya mengatur masalah tarif, tapi juga bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna. Pasalnya ungkap Yayat, tidak adanya peningkatan pelayanan bisa jadi akan mengurangi target pemerintah untuk mendorong ke public  transport itu tidak tercapai. 
"Yang ditanya masyarakat pelayananya berubah atau tidak, karena terasa sekali perbedaan naik KRL dengan KA Ekonomi antar kota atau jarak jauh, itu jauh banget. kita merasakan banget menderitanya orang di Manggarai, di sore hari, ah sudah seperti tidak dimanusiakan". imbuh Yayat (anr)

Sumber : Radio Elshinta

Sentimen: positif (100%)