Kasus Dugaan Perundungan di PPDS Undip, Polda Jateng Tunggu Hasil Otopsi Psikologi Editor KOMPAS.com - Polisi masih mendalami kasus dugaan perundungan berujung kematian mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ke Polda Jateng. Menurut Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Jateng Artanto, pihaknya sudah menyelidiki sejumlah barang bukti aantara lain surat hingga rekaman suara dari ponsel milik korban bunuh diri dokter ARL.  "Barang bukti, baik surat, maupun keterangan korban yang ada di hp masih jadi bahan penyelidikan. Bahan hasil investigasi Kemenkes akan kami dalami, semuanya yang perlu diuji kami bawa ke laboratorium forensik," beber Artanto.  Sementara itu, polisi masih perlu menunggu hasil otopsi psikologi untuk menyimpulkan penyebab kematian dokter ARL.  "Kami masih ada PR memastikan kematian dr R, masih menunggu hasil otopsi psikologi. Nanti hasilnya akan menjadi petunjuk bagi kami untuk menjelaskan penyebab kematian," ujar Artanto. Wakil Rektor IV Undip Wijayanto menyayangkan pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Yan Wisnu dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi, Semarang, Jateng.  Pemberhentian Yan Wisnu, katanya, dinilai tergesa-gesa dan juga merugikan kegiatan perkuliahan puluhan mahasiswa pendidikan dokter spesialis (PPDS).  "Penutupan program studi itu tidak hanya merugikan 80-an para mahasiswa PPDS lainnya. Namun juga masyarakat yang mesti panjang mengantre karena kelangkaan dokter di RS Karyadi," ungkap Wijayanto melalui keterangan tertulis, Minggu (1/9/2024). Hal senada juga diungkapkan oleh Guru Besar Bidang Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum (FH) Universitas Jenderal Soedirman, Prof Hibnu Nugroho. Dirinya menyayangkan penghentian sementara Dekan FK Undip oleh pihak RSUP Dr Kariadi.  Keputusan itu tertuang dalam KP.04.06/D.X/7465/2024 perihal penghentian sementara aktivitas klinis yang ditujukan kepada Dr dr Yan Wisnu Prajoko, M.Kes, Sp.B, Supsp.Onk(K).  Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama RSUP Dr Kariadi, dr Agus Akhmadi, M.Kes pada 28 Agustus 2024 Seharusnya, kata Hibnu, surat penghentian sementara itu harus berdasarkan penelitian internal serta mekanisme evaluasi yang melibatkan semua pihak terkait.  "Tidak bisa ujuk-ujuk. Harusnya ada klarifikasi terlebih dahulu. Kalau ini namanya otoriter dan itu harus dilawan," kata Hibnu saat dikonfirmasi, Minggu (1/9/2024). Namun demikian, dirinya mengajak seluruh civitas akademika untuk menentang praktik perundungan dan harus segera dilakukan evaluasi internal.  Dugaan perundungan di lingkungan pendidikan calon dokter spesialis juga harus dipastikan dan penyelidikan polisi dilakukan secara transparan.  "Kalau betul itu (perundungan) terjadi maka harus ada perbaikan. Tapi ketika belum cukup bukti maka jangan terlalu dini untuk menggiring opini terjadi perundungan, apalagi sampai dugaan bunuh diri," tegasnya.  Seperti diberitakan sebelumnya, kasus kemtian dr ARL tersebut menjadi sorotan usai beredar sebuah rekaman voice note WhatsApp yang diduga milik ARL.  Mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu diduga meninggal bunuh diri karena tekanan dan beban berat selama menjalani pendidikan di PPDS Undip.  (Penulis: Titis Anis Fauziyah | Editor: Robertus Belarminus)     Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.