FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa partainya dan Anies Baswedan sebagai sesama korban dari politik kekuasaan.

Penilaian tersebut merujuk fakta dari aspirasi publik yang selama ini menghendaki agar Anies bersama-sama dengan PDIP.

PDIP, lanjut Hasto, sebenarnya mendengarkan aspirasi masyarakat yang luas untuk mengusung Anies untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Sayangnya, hal itu gagal terwujud.

Meski demikian, lanjutnya, PDIP tetap mendengarkan penyampaian dari publik yang menghendaki agar Anies maju pada Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2024. Sayangnya, pada akhirnya jalan untuk kontestasi di Tanah Pasundan itu juga tidak terealisasi.

"Pak Anies Baswedan memang mendapatkan dukungan karena sama-sama dengan PDI Perjuangan dipersepsikan sebagai korban dari krisis konstitusional ini," kata Hasto dilansir dari Republika, Jumat (30/6/2024).

Krisis konstitusional yang dimaksudnya itu merupakan upaya sejak awal yang menskenariokan agar PDIP dan Anies sama-sama 'lenyap' dari kontestasi Pilkada Serentak 2024. Namun, berkat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60, kebuntuan itu pecah hingga akhirnya PDIP bisa mengusung kandidat sendiri.

"Krisis konstitusional ini kan terjadi akibat pengepungan kepada PDI Perjuangan, dan kemudian muncul di Jakarta berbagai upaya untuk mengkondisikan agar ada calon (cagub) tunggal, atau dengan cagub-cagub boneka. Dan ketika PDI Perjuangan, juga Pak Anies Baswedan dicoba untuk dihambat dengan berbagai cara, sehingga muncul dukungan-dukungan dari publik (agar Anies bersama dengan PDIP)," ujar Hasto.