Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo diminta bertanggung jawab terkait polemik rumah ibadat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Desa Mergosari Kecamatan Tarik

Hal tersebut diungkapkan oleh Thowik dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) terkait viralnya video penolkan rumah ibadah beberapa Waktu lalu di Tarik Sidoarjo.

“Harusnya tanggung jawab pemerintah setempat (Pemkab) memfasilitasi GPdI Tarik agar para jemaat mempunyai tempat untuk beribadah, baik hari Minggu maupun hari-hari lainnya termasuk hari besar seperti Natal dan Paskah,” kata Thowik.

Ditambahkannya jika banyak musala dan masjid dapat berdiri dengan mudah untuk digunakan umat Muslim beribadah dengan nyaman dan aman, pemerintah dan aparatnya harus memfasilitasi dan menjamin warga lainnya (dari umat agama yang berbeda, termasuk para jemaat GPdI Mergosari, Tarik, Sidoarjo) untuk mempunyai tempat ibadah.

Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, juga menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal permasalahan tersebut hingga selesai.

Ia menegaskan bahwa pihaknya atas nama pemerintah kabupaten Sidoarjo, mohon maaf terkait video viral tersebut. “Semuanya itu tidak benar,” tuturnya.

“Mari kita jaga toleransi umat beragama di Sidoarjo dan keharmonisannya agar menciptakan masyarakat yang damai dan kondusif,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya dalam laporan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) kejadian viral video terjadi pada hari minggu, 30 Juni 2024, pada saat dilaksanakan kebaktian minggu jemaat GPdI Mergosari Tarik dan pelaksanaan pemberkatan pernikahan salah satu jemaat tersebut di Gedung GPdI Dusun Mergojok, Desa Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

Di tengah pelaksanaan kegiatan pemberkatan pernikahan sekelompok warga berkumpul di jalan desa, yang berada kurang lebih 100 m dari lokasi gedung yang berada di gang kampung lokasi gedung.

Berdasarkan informasi yang ada, kepala desa Mergosari mendatangi lokasi berkumpulnya kelompok warga, dan berusaha mencegah warga untuk masuk lokasi gedung, dengan maksud agar pelaksanaan ibadat berjalan hingga usai.

Kepala Desa, memilih duduk menunggu di satu warung yang berada di pinggir jalan, tepat di antara jalan desa tempat sekelompok warga berkumpul dengan lokasi gedung.

Menurut penjelasan kepala desa, hal itu dilakukan untuk mencegah agar kelompok warga tidak masuk ke lokasi.

Usai kegiatan ibadat, kepala desa mengundang pendeta untuk hadir di warung tersebut.

Adapun pertemuan dilangsungkan di warung tersebut menurut kepala desa dimaksudkan agar tidak ada warga yang masuk ke lokasi gedung.

Dalam pertemuan terjadi dialog (sebagaimana dalam video) berlangsung tegang.

Bagian utama dalam silang dialog tersebut adalah perihal pernyataan kepala desa IMB Gedung gereja.

Bagian ini pula yang selanjutnya menjadi viral, bahwa berkembang persepsi di mana kepala desa melarang kegiatan ibadat umat Kristiani jemaat GPdI tersebut.

Bagian ini kiranya menjadi isu terpenting yang harus ditelaah lebih lanjut. (ted)