Gresik (beritajatim.com)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Kabupaten Gresik. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Satgas Wilayah II Direktorat III Kordinasi dan Supervisi KPK, Wahyudi saat melakukan monitoring center prevention (MCP), Rabu (22/5/2024).

Selain melakukan monitoring, lembaga anti rasuah itu juga melaksanakan penandatanganan pakta integritas untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi.

Masih menurut Wahyudi, indikator capaian pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Gresik berada diatas rata-rata nasional dan Jawa Timur. Hal ini terlihat pada nilai skor MCP di tahun 2023 sebesar 93% dan 94% tahun 2022. “Memang ada penurunan namun besar harapan kami agar penurunannya tidak signifikan di berbagai indikator,” ujarnya.

Ia menjelaskan, MCP ini bertujuan untuk memotret tata kelola pemerintahan daerah. Maka bisa diartikan bahwa tata kelola pemerintahan Kabupaten Gresik mendekati sempurna.

Sementara Fandi Akhmad Yani selaku orang nomor satu di Gresik menyatakan untuk optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan bimbingan, dan sinergi yang kuat antara KPK dan pemerintah daerah. “Dengan pendampingan ini, kami berharap eksekutif bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Gresik,” tuturnya.

Mantan Ketua DPRD Gresik itu menambahkan, dirinya menyambut positif pendampingan ini. Sebab, secara tidak langsung ada kehatian-hatian dalam mengelolah pemerintah daerah terkait dengan anggaran. “Semua ini kan untuk memperkuat integritas serta komitment dalam mencegah serta memberantas korupsi,” imbuhnya.

Dalam kegiatan monitoring itu, hadir seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Wabup Aminatun Habibah serta sejumlah pejabat utama. [dny/kun]