Garda Bangsa Akan Somasi EO dan Hotel Terkait Muktamar Tandingan PKB Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com -  Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ), Gerakan Pemuda Kebangkitan (Garda) Bangsa, menyatakan kesiapan mereka untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rencana pelaksanaan muktamar tandingan PKB yang diinisiasi oleh kubu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ). Sekretaris Jenderal Garda Bangsa Rodli Kaelani menegaskan, muktamar tandingan tersebut merupakan tindakan konyol. "Bahkan mungkin kami tidak segan-segan untuk melakukan somasi kepada pihak EO ( event organizer ) maupun hotel di mana pelaksanaan kegiatan atas nama muktamar tersebut akan dilaksanakan," kata Rodli kepada wartawan di kantor DPP PKB, Sabtu (31/8/2024). Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan menambahkan, muktamar yang sah adalah Muktamar VI PKB yang telah digelar di Bali pada 24-25 Agustus, di mana Muhaimin Iskandar kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum. "Kami sebagai kader Garda Bangsa di seluruh Indonesia mengecam keras, bahkan tidak segan-segan kami akan membubarkan secara paksa apabila ada orang-orang yang ingin menggelar muktamar tandingan atau menganggu Partai Kebangkitan Bangsa," ujar Tommy. Sebelumnya diberitakan, di tengah Muktamar VI PKB, sejumlah pendukung PBNU merencanakan acara tandingan di Jakarta pada 2-3 September. Mereka mengeklaim sebagai fungsionaris Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB setelah menerima mandat dari puluhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan ratusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB. Kubu PBNU ini mengeklaim didukung oleh 315 pengurus cabang untuk menggelar muktamar tandingan pada 2-3 September. Mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy mengatakan, dukungan ini berasal dari 168 pengurus cabang yang dipecat Muhaimin menjelang Muktamar Bali, serta cabang-cabang yang setuju dengan konsep PKB kembali ke khittah pada 1998. “Selebihnya adalah cabang-cabang yang memang punya komitmen dan menyatakan setuju dengan konsep, setuju dengan PKB kembali ke khittah tahun 1998,” kata Lukman saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta, Selasa (27/8/2024). Adapun jumlah keseluruhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB sebanyak 514. Artinya jumlah DPC yang diklaim memberikan dukungan lebih dari setengah. Lukman menganggap Muktamar Bali cacat prosedur dan melanggar anggaran dasar serta anggaran rumah tangga (AD/ART) PKB. Dia pun berencana menggelar muktamar tandingan sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik. Dengan dukungan PBNU yang membidani lahirnya PKB, pihaknya bakal mengembalikan PKB pada AD/ART pertama. “Kan sebelumnya sudah saya sampaikan juga bahwa kepemimpinan Cak Imin itu sentralistik. Kepemimpinan Cak Imin melanggar spirit pembentukan PKB, di mana Dewan Syuro itu dikurangi secara signifikan kewenangan-kewenangannya,” tutur dia. Lukman mendorong pelaksanaan pemilihan ketua umum yang demokratis pada muktamar tandingan ini Dia juga mengungkapkan adanya beberapa sosok potensial untuk posisi ketua umum dalam muktamar tandingan tersebut, seperti Khofifah Indar Parawansa, Saifullah Yusuf, Yenny Wahid, dan Yaqut Cholil Qoumas. Sedangkan dari kubu Muhaimin, sosok yang dinilai potensial adalah Hanif Dhakiri, Jazilul Fawaid, Ida Fauziah, Abdul Halim Iskandar, dan lainnya. “Banyak sekali kader-kader NU dan PKB yang mumpuni, kader-kader NU dan kader PKB yang mumpuni dan selama ini terbukti leadership-nya,” kata Lukman. Lukman Edy, didampingi kuasa hukum dan Wakil Ketua DPW PKB Aceh Amrizal, juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas untuk meminta agar SK kepengurusan PKB hasil Muktamar Bali tidak disahkan sampai konflik internal diselesaikan atau ada keputusan hukum tetap. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.