Jakarta -

Pavel Durov yang baru saja dibebaskan tapi menghadapi tuntutan resmi dan dilarang meninggalkan Prancis, memiliki beberapa kewarganegaraan. Sekitar satu dekade, pendiri dan CEO Telegram itu mengumpulkan kewarganegaraan berbeda, sesuatu yang menambah misteri seputar penahanannya.

Beragam paspor memberi perlindungan ke Durov setelah ia membuat Telegram yang mengagungkan kebebasan berbicara. Aplikasi ini digunakan beberapa pihak untuk merencanakan protes di pemerintahan represif seperti di Iran dan negara asalnya Rusia. Namun, pemerintah Barat menuduh Telegram membantu pekerjaan pengedar narkoba, pencuci uang, kelompok militan, dan pornografi anak.

Dikutip detikINET dari Associated Press, Durov tercatat memiliki paspor dari Rusia, Prancis, Uni Emirat Arab, dan Saint Kitts dan Nevis. Adapun kekayaannya diperkirakan oleh Forbes mencapai USD 15,5 miliar.

Durov ditahan pada hari Sabtu di bandara Le Bourget dan dibebaskan pada hari Rabu setelah empat hari pemeriksaan. Hakim mengajukan dakwaan awal dan memerintahkannya membayar uang jaminan 5 juta euro dan melapor ke kantor polisi dua kali seminggu.

Tuduhan terhadap Durov termasuk bahwa platformnya digunakan untuk materi pelecehan seksual anak dan perdagangan narkoba, dan bahwa Telegram menolak untuk membagikan informasi atau dokumen kepada penyidik ketika diharuskan oleh hukum.

Kewarganegaraan beragam

Durov yang kini berusia 39 tahun, mulai mencari kewarganegaraan lain lebih dari satu dekade lalu. Dorongan itu muncul dari pertikaian mengenai VKontakte yang dikenal sebagai VK, media sosial yang saat itu melampaui Facebook di Rusia. Ia meninggalkan Rusia setelah menolak memblokir konten oposisi di VK.

Ia menerima paspor Saint Kitts dan Nevis, kabarnya diperolehnya dengan menyumbang USD 250.000 untuk industri gula di sana. Durov mengatakan menerima paspor Saint Kitts dan Nevis tahun 2013 dan memungkinkannya pergi ke Uni Eropa dan Inggris tanpa visa. Ia malah belum pernah ke sana.

Di 2017, Durov tinggal penuh waktu di Dubai dan Telegram berkantor pusat di Dubai Media City. "Saya suka di sini," katanya. UEA lalu memberi kewarganegaraan ke Durov, hal langka di negara yang 90% penduduknya orang asing tanpa jalur menuju kewarganegaraan. UAE pun telah meminta Prancis memberi perlindungan yang diperlukan untuk Durov.

Durov difoto saat bertemu dengan Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, putra mahkota Dubai, tahun 2021. Laporan saat itu menyebut Telegram berkantor pusat di Dubai dan bernilai lebih dari USD 20 miliar. UEA, khususnya Dubai, memang berusaha merayu perusahaan internet dan e-commerce agar datang ke sana.

Durov juga resmi menjadi warga negara Prancis tahun 2021. Di 2022, ia resmi mengubah transliterasi namanya dalam bahasa Prancis menjadi Paul du Rove. Rincian proses naturalisasi Durov di Prancis, sebuah birokrasi panjang dan rumit bagi sebagian besar orang, dirahasiakan dari publik karena praktik privasi Prancis.

Durov tampaknya tak memenuhi syarat dengan tinggal secara sah di negara tersebut dua hingga lima tahun atau punya anggota keluarga warga negara Prancis, tapi mungkin memenuhi syarat jalur kewarganegaraan langka bagi orang asing berjasa. Menurut pemerintah Prancis, itu berlaku bagi orang asing berbahasa Prancis yang berkontribusi terhadap pengaruh global Prancis.

Menurut sumber pejabat, Durov dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu tahun 2018 dan berdiskusi tentang bisnis global. Durov kemudian mengajukan permohonan kewarganegaraan Prancis melalui Kementerian Luar Negeri, bukan melalui Macron secara langsung.

Prancis dan UEA menjalin hubungan militer erat. Pasukan Prancis mengoperasikan pangkalan angkatan laut di Abu Dhabi dan pasukan Emirat menggunakan tank Leclerc dan jet tempur Rafale. Macron juga terlihat dekat dengan pemimpin Emirat Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, penguasa Abu Dhabi.

(fyk/rns)