Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa tak lama lagi Kemenkominfo akan merilis regulasi eSIM.

Mengenai regulasi tersebut, ia menjelaskan bahwa eSIM dengan number portability itu berbeda. Kalau number portability itu, kata dia, satu nomor untuk semua layanan yang disediakan oleh penyelenggara bisa diakses. Dan berganti produk dengan penyelenggara lain akan mudah dengan satu nomor yang dimiliki. Jadi tidak ada perubahan-perubahan nomor pelanggan.

Tetapi kalau eSIM, menggantikan dari kartu fisik menjadi tetapi tertanam dalam smartphone atau embedded.

"Dua hal ini berbeda [number portability dan eSIM]," kata Wayan saat Ngopi Bareng di Kominfo, Jumat (30/8/2024).

Yang saat ini sedang disusun regulasinya adalah untuk regulasi eSIM. Artinya ada perubahan rantai bisnis yang tadinya distribusi kartu fisik, misalnya produksi kartu fisik, sekarang memanfaatkan embedded modul yang ada di dalam smartphone masing-masing.

Sehingga produk dari smartphone yang ada bisa dimanfaatkan penggunanya tanpa harus membeli kartu fisik.

Untuk number portability memang belum diterapkan di Indonesia, karena kompetisi di dalam negeri sangat ketat. Serta para operator seluler itu masih berbasis market share, jadi mereka masih berlomba-lomba mencari pelanggan.

"Kita masih melepaskan kompetisi ini sesuai dengan pasarnya dulu. Karena kalau number portability itu sudah mature semuanya, termasuk pembangunan dari kabel optiknya itu sudah mature, baru itu bisa diterapkan," terang Wayan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kominfo Aju Widya Sari mengatkan, regulasi eSIM saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pasalnya, penyusunan naskah akademis hingga konsultasi publik terkait regulasi eSIM sudah dilakukan di awal 2024.

"Target, harapannya (regulasi eSIM selesai) itu Oktober, harapannya, ya. Oktober tahun ini, mudah-mudahan bisa segeralah," ungkap Aju.

Regulasi eSIM akan mengatur berbagai hal, mulai dari format penomoran, sistem provisioning, profiling eSIM, hingga registrasi pelanggan.

Aju menjelaskan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan tetap berlaku. Artinya, skema registrasi prabayar tetap sama dengan pada regulasi SIM card sebelumnya.

"Nggak ada perubahan sebetulnya. Hanya memang wajib meregistrasikan pelanggannya," pungkasnya.

(fab/fab)