Setelah PKS, Demokrat Juga Batal Dukung Ariza-Marshel pada Pilkada Tangsel 2024 Tim Redaksi TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Partai Demokrat membatalkan dukungannya kepada bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) Ahmad Riza Patria dan Marshel Widianto pada Pilkada Tangsel 2024. Ketua DPC Demokrat Tangsel Julham Firdaus menjelaskan, dirinya mendapat amanah dari partainya untuk menerima formulir B1-KWK terbaru dan menyerahkannya kepada pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan. "Sebelumnya itu rekomendasi diberikan kepada Riza dan Marshel. Hari ini saya diberikan langsung B1-KWK untuk melakukan komunikasi dan dukungan kepada pak Ben-Pilar," ujar Julham Firdaus dalam keterangannya, Selasa (27/8/2024). Ia beralasan, dinamika politik sangat dinamis sehingga DPP Demokrat memilih untuk mencabut dukungannya dari Ariza-Marshel. Selain itu, langkah tersebut diambil berdasarkan perintah dari DPP Demokrat yang meminta DPC untuk memperbarui formulir B1-KWK. Bahkan, formulir itu yang sudah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. "Saya sudah terima surat B1-KWK langsung dari DPP yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal," kata dia. Sebelumnya, Partai Demokrat sempat menyatakan dukungannya untuk bakal pasangan calon Ariza-Marshel melalui surat rekomendasi dukungan yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Sabtu (20/7/2024). Saat itu, AHY membagikan 60 surat rekomendasi calon wali kota dan wakilnya untuk Pilkada 2024, termasuk untuk Riza dan Marshel. "Kami telah menggodok dan memutuskan 103 kabupaten kota, namun hari ini baru akan diserahkan 60 surat rekomendasi dan atau sedang diatur untuk penyerahan di hari berikutnya karena jumlahnya juga cukup banyak," kata AHY di lokasi. Diketahui, hal serupa juga dilakukan oleh PKS pada Senin (26/8/2024). Partai politik yang dipimpin oleh Presiden Achmad Syaikhu itu mencabut dukungannya terhadap Ariza-Marshel. Mereka memilih mengusung kader sendiri setelah ada putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora. Keputusan itu diambil setelah adanya desakan dari kader PKS di Tangsel yang ingin mengusung calon kepala daerah dari internal partai. “Pasca-munculnya keputusan MK, kader-kader PKS di Tangsel mendesak untuk mengusung sendiri calon kepala daerahnya," ujar Ketua DPW PKS Banten, Gembong R Sumedi, kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Senin (26/8/2024). Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.